Bankaltimtara

DPRD Samarinda Nilai Anggaran Damkar Rp25 Miliar Tak Ideal, Peran Kian Luas

DPRD Samarinda Nilai Anggaran Damkar Rp25 Miliar Tak Ideal, Peran Kian Luas

Petugas pemadam kebakaran (Damkar) Samarinda bertaruh nyawa saat memadamkan api yang membakar bangsalan 50 pintu di Kecamatan Palaran. -(Disway Kaltim/ Rahmat)-

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Komisi III DPRD Samarinda menilai alokasi anggaran untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Samarinda pada 2026 masih jauh dari standar ideal. 

Sebagian besar pagu anggaran yang tersedia dinilai hanya mampu menutup kebutuhan rutin dan operasional. Sehingga berpotensi menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim mengatakan hal tersebut usai rapat kerja bersama Dinas Damkar dan Penyelamatan di Kantor DPRD Samarinda, pada Senin, 12 Januari 2026.

“Secara garis besar ada dua hal yang kami bahas, yakni evaluasi kinerja tahun 2025 dan perencanaan tahun 2026,” kata Abdul Rohim.

BACA JUGA: DPRD Samarinda Minta Pematangan Lahan RSUD Korpri Patuhi Aturan

BACA JUGA: 8 Perda Disahkan DPRD Samarinda, Perda Perumda Varia Niaga Disetujui Lewat Voting 4 Fraksi

Dalam evaluasi 2025, Komisi III menyoroti dua aspek utama, yakni realisasi fisik dan realisasi keuangan. 

Berdasarkan pemaparan dinas terkait, kinerja Damkar Samarinda pada 2025 dinilai sangat baik, dengan capaian realisasi di atas 90 persen.

Selain itu, DPRD juga memastikan tidak adanya tunggakan atau utang pemerintah kepada pihak ketiga di Dinas Damkar. 

Hal ini menjadi catatan positif di tengah masih adanya tunggakan pembayaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) lain.

BACA JUGA: Komisi III DPRD Samarinda Desak Peremajaan Tiang LPJU di Jalan Protokol

BACA JUGA: Ketua Komisi III DPRD Samarinda Minta Kajian Matang soal Wacana SPBU Khusus ASN

“Alhamdulillah, di Damkar tidak ada utang kepada pihak ketiga. Ini penting karena di OPD lain kita tahu masih ada tunggakan dengan nilai yang cukup besar,” ujarnya.

Namun, persoalan muncul pada perencanaan anggaran 2026. Abdul Rohim menyebutkan, dari pagu anggaran sekitar Rp25 miliar, sebagian besar terserap untuk kebutuhan operasional rutin seperti gaji ASN dan PPPK, pembayaran listrik dan air, serta bahan bakar minyak (BBM).

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: