Proyek Sodetan Mahakam Mandek Rumah Warga, Andi Harun Siap Ambil Alih dari Provinsi Demi Atasi Banjir Samarind

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, kembali blusukan meninjau kawasan terdampak banjir. Kali ini, Perumahan H. Saleh, Kecamatan Loa Janan Ilir, jadi sasaran. 

Dari sana, ia menegaskan bahwa penanganan banjir bukan sekadar masalah anggaran atau infrastruktur, melainkan sebuah kompleksitas kolaborasi lintas sektor dan kesadaran masyarakat.

Menurut Andi Harun, lokasi tersebut adalah "titik temu" limpasan air dari tiga arah besar: Waduk Barito, Daerah Aliran Sungai (DAS) sekitar IAIN, serta aliran dari arah Purwajaya yang diduga kuat berasal dari aktivitas tambang PT Insani. 

"Tiga aliran besar bertemu di sini. Masalah ini tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Harus ada kerja sama dengan provinsi dan kabupaten tetangga,” ujarnya, menggarisbawahi. 

Menyikapi rumitnya persoalan, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah menyiapkan rencana pembangunan sodetandari Sungai Loa Lah ke Sungai Loa Janan, hingga bermuara ke Sungai Mahakam. 

Namun, proyek ambisius ini terganjal. Banyak bangunan warga, mulai dari rumah hingga masjid, berdiri di atas badan sungai.

"Ini bukan sekadar penertiban. Ada rumah, masjid, dan bangunan lainnya. Tapi aliran sungai tidak boleh terhambat. Minimal 10 meter dari sungai harus bebas bangunan," tegas Andi Harun. 

Ia pun telah memerintahkan camat dan lurah setempat untuk segera melakukan pendataan dan sosialisasi kepada warga terdampak.

Andi Harun menunjukkan keseriusannya. Jika anggaran dari Pemprov Kaltim tak tersedia tahun ini, ia memastikan Pemkot Samarinda siap mengambil alih pengerjaan sodetan. Dana provinsi, katanya, bisa dialihkan untuk program normalisasi sungai lainnya. 

“Kalau memungkinkan, kita mulai dulu tahun ini. Tak bisa menunggu,” serunya.

Tak hanya itu, Pemkot juga mengusulkan pengadaan 10 unit pompa air senilai Rp 850 miliar untuk disebar di seluruh kota. Andi Harun menyatakan siap bertemu menteri terkait di Jakarta demi mendapat dukungan langsung dari pemerintah pusat.

“Kami tak akan lelah memperjuangkan ini. Warga berhak atas lingkungan yang aman dan sehat,” pungkasnya. (adv/top)

Sumber: