Bupati Kutim: Kaltim Daerah Penghasil, Tapi Pembagian DBH Belum Adil

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman menilai alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kalimantan Timur (Kaltim) belum mencerminkan status daerah sebagai penghasil sumber daya alam (SDA). 

Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat Gubernur Kaltim bersama seluruh kepala daerah se-Kaltim, pada Senin, 3 Agustus 2026.

Pertemuan yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim itu juga membahas berkurangnya transfer ke daerah (TKD) serta belum terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait kurang bayar dana transfer. 

Hasil pembahasan itu akan menjadi acuan pemerintah daerah dalam menyusun APBD 2027.

BACA JUGA: Kemendagri: Pemerintah Pusat Masih Tunggak DBH Rp70,2 Triliun ke 413 Daerah

Ardiansyah mengatakan, rapat tersebut menjadi yang pertama mempertemukan seluruh kepala daerah untuk menyamakan persepsi terkait persoalan fiskal yang dihadapi Kaltim.

"Ini baru pertama kali gubernur mengundang seluruh kepala daerah untuk menyamakan persepsi terkait persoalan TKD yang dikurangi, kemudian kurang bayar yang PMK-nya sudah ada, tetapi KMK-nya belum keluar. Itu menjadi barometer kita untuk membuat APBD kita," kata Ardiansyah usai rapat koordinasi di Kantor Gubernur Kaltim.

Menurutnya, sebagai daerah penghasil SDA, Kaltim juga dinilai belum memperoleh alokasi DBH yang adil dari pemerintah pusat.

"Kaltim ini daerah penghasil. Sepertinya juga masih belum adil untuk pembagiannya. Itu juga menjadi pembahasan kami bersama," ujarnya.

BACA JUGA: Kepala Daerah se-Kaltim Sepakat Temui Kemenkeu, Gubernur Rudy Ungkap Sinyal Tambahan TKD

Karena itu, para kepala daerah sepakat mendorong langkah bersama untuk menemui pemerintah pusat agar persoalan tersebut mendapat perhatian. Selain bertemu Menteri Keuangan, muncul usulan untuk beraudiensi langsung dengan Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan, terutama ke Bapak Presiden," ucapnya.

Meski demikian, Ardiansyah mengatakan rencana tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut sehingga belum ada jadwal pasti.

Di tengah tekanan fiskal, Ardiansyah mengungkapkan pemerintah kabupaten dan kota juga mendapat gambaran bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim semakin terbatas. 

Sumber: