Belanja APBD Kaltim 2026 Belum Sentuh Separuh Target, BPKAD: Likuiditas Jadi Pertimbangan

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) hingga akhir Juli 2026 baru mencapai sekitar 40 persen. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menegaskan, capaian tersebut bukan disebabkan lambatnya pelaksanaan program. Melainkan karena pencairan anggaran harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir mengatakan, posisi tersebut merupakan realisasi per 30 Juli 2026. Di sisi lain, progres fisik pembangunan telah mencapai sekitar 46 persen.

"Untuk posisi saat ini realisasi belanja kita kurang lebih 40 persen berdasarkan per tanggal 30 Juli. Memang saat ini kita sedang berupaya melakukan pengendalian belanja-belanja," ungkapnya, Selasa (4/8/2026).

BACA JUGA: Fiskal Kaltim Menyusut, Pengamat Minta Pemprov Ubah Strategi Belanja Daerah

Menurut Muzakkir, realisasi fisik yang lebih tinggi dibanding realisasi keuangan merupakan hal yang lazim. Sebab, pembayaran kegiatan tidak hanya bergantung pada progres pekerjaan, tetapi juga mempertimbangkan likuiditas daerah.

"Untuk fisiknya sendiri memang sudah mencapai sekitar 46 persen. Kita berharap bulan berikutnya dan triwulan berikutnya ada peningkatan realisasi fisik maupun keuangan," katanya.

Ia menjelaskan, pemerintah tidak dapat melakukan pembayaran seluruh kegiatan sekaligus. Setiap pencairan harus disesuaikan dengan pendapatan yang telah diterima agar kondisi kas daerah tetap terjaga hingga akhir tahun anggaran.

"Realisasi keuangan memang harus mempertimbangkan likuiditas keuangan karena disesuaikan juga dengan pendapatan. Beberapa pendapatan yang masuk, kemudian baru kita bisa melakukan pembayaran untuk realisasi keuangan," jelasnya.

BACA JUGA: Belanja Pegawai Tak Bisa Disentuh, Program Prioritas Daerah di Kaltim Mulai Dikoreksi

Selain mengendalikan belanja, BPKAD masih mengevaluasi penyerapan anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Data tersebut masih dalam proses pengolahan dan diperkirakan mulai terlihat pada pekan depan.

"Nanti setelah briefing baru akan kelihatan SKPD mana saja yang memang realisasinya masih rendah," ujarnya.

Muzakkir menambahkan, rendahnya serapan pada sejumlah OPD, belum tentu mencerminkan lambatnya pelaksanaan kegiatan. Beberapa jenis belanja memang memiliki mekanisme pencairan yang berbeda.

Ia mencontohkan, BPKAD yang tidak hanya berfungsi sebagai organisasi perangkat daerah, tetapi juga sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). 

Sumber: