Bankaltimtara

Solusi Tantangan Fiskal Daerah, Ketua DPRD Mahulu Minta Pemerintah Maksimalkan Pengembangan Sektor Pertanian

Solusi Tantangan Fiskal Daerah, Ketua DPRD Mahulu Minta Pemerintah Maksimalkan Pengembangan Sektor Pertanian

Ketua DPRD Mahulu Devung Paran.-Iswanto/Disway Kaltim-

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Ketua DPRD Mahulu Devung Paran meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pengembangan sektor pertanian sebagai solusi mengatasi tekanan fiskal . 

Menurutnya, meskipun Mahulu memiliki potensi pariwisata yang cukup bagus. 

Namun, dia menilai pengembangan sektor tersebut masih memerlukan anggaran yang besar. 

Terlebih kondisi geografis di Mahulu yang serba sulit terutama dari segi infrastruktur jalan. 

Karena itu, kata dia, sektor pertanian menjadi pilihan yang realistis untuk mendongkrak pendapatan asli daerah di tengah tantangan anggaran yang serba terbatas. 

“Menurut saya sektor yang paling menjanjikan adalah komoditas pertanian. Kalau kita berpikir dari sektor pariwisata, saat ini semua daerah mengalami efisiensi." 

BACA JUGA:Prihatin Kondisi Perbatasan, Ketua DPRD Mahulu Minta Pemprov Kaltim dan Pusat Segera Bangun Jalan Darat

"Untuk mengundang wisatawan, baik lokal, nasional maupun internasional, tentu tidak mudah, apalagi ke Mahulu,” ujar Devung Paran, Rabu 5 Agustus 2026.

Di sisi lain, ia juga mengkritisi proses perizinan usaha yang saat ini sebagian besar ditarik ke pemerintah pusat. 

Menurutnya, hal itu juga menjadi kendala sendiri bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor lain yang dinilai memiliki potensi yang bagus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aaerah (PAD). 

BACA JUGA:Serapan Anggaran Disorot, Wakil Bupati Mahulu Minta OPD Gerak Cepat

“Karena terkadang kalau kita mau bicara sektor lain, sering kali kita juga terbentur regulasi dari pemerintah pusat."

"Daerah diminta berinovasi mencari PAD, tetapi di sisi lain ada aturan yang membatasi ruang gerak kita," katanya. 

Untuk mendukung pengembangan di sektor pertanian, Devung berharap agar pembahasan APBD bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat memberikan porsi anggaran yang lebih besar bagi sektor pertanian.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait