Prihatin Kondisi Perbatasan, Ketua DPRD Mahulu Minta Pemprov Kaltim dan Pusat Segera Bangun Jalan Darat

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Harapan masyarakat wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) terhadap ketersediaan jalan darat hingga kini belum menemui titik terang. 

Kesulitan akses darat kembali mengemuka saat ketua DPRD Mahulu, Devung Paran melaksanakan reses masa sidang II di wilayah Kecamatan Long Apari. 

Devung Paran bahkan merasakan sendiri sulitnya perjalanan melalui Sungai Mahakam ke wilayah paling ujung utara Mahulu tersebut. Terutama saat musim kemarau tiba. 

Karena kondisi air Mahakam sedang surut, dirinya bersama warga terpaksa berjalan kaki di sejumlah titik. 

BACA JUGA: Reses di Wilayah Perbatasan, Devung Paran Terima Banyak Aspirasi: Air Bersih Hingga Gedung PAUD

Mengenai kondisi tersebut, Politisi Gerindra ini meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan pusat untuk mempercepat pembangunan ruas jalan menuju wilayah hulu Mahulu, yakni dari Kecamatan Long Bagun, Long Pahangai, sampai Long Apari.

Menurutnya, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai menjadi kebutuhan yang mendesak. Sekaligus solusi jangka panjang untuk mengatasi mahalnya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang selama ini membebani masyarakat di wilayah perbatasan Mahulu. 

“Luar biasa sulitnya akses menuju Long Apari. Bahkan saya pada saat melaksanakan reses kemarin beberapa kali harus turun dari Speedboat karena kondisi air sangat surut,” ungkap Devung Paran menceritakan sulitnya akses menuju wilayah perbatasan Mahulu, Senin (3/8/2026). 

Devung mengungkapkan bahwa, terkait sulitnya akses menuju perbatasan sebenarnya telah disuarakan oleh anggota dewan. 

BACA JUGA: Serapan Anggaran Disorot, Wakil Bupati Mahulu Minta OPD Gerak Cepat

Bahkan, Devung Paran menyebutkan Fraksi Partai Gerindra DPRD Mahulu juga secara mandiri telah melakukan berbagai langkah dengan menyampaikan langsung usulan pembangunan jalan kepada DPRD Kaltim, DPR RI, hingga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kaltim. 

”Saya harus menyampaikan bahwa kami dari Fraksi Gerindra bergerak secara mandiri dalam hal memperjuangkan jalan ke wilayah perbatasan. Kami sudah bertemu Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur pak Ekti Imanuel sebagai perwakilan dari Mahulu dan Kubar untuk menyampaikan pentingnya pembangunan jalan di wilayah perbatasan Mahulu agar menjadi perhatian pemerintah provinsi,” ungkapnya. 

Menurut Devung, meski Mahulu dipastikan tidak memperoleh bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemprov Kaltim pada tahun ini maupun tahun depan, pihaknya tetap meminta agar pembangunan jalan menuju wilayah hulu dimasukkan dalam prioritas anggaran provinsi. 

Ia mengungkapkan usulan tersebut kini telah masuk dalam rencana kerja Pemprov Kaltim, meski besaran anggaran yang akan dialokasikan masih menunggu kepastian.

Sumber: