Sasar 39 Ribu Pelaku Usaha di PPU, BPS Jamin Data Sensus Ekonomi 2026 Rahasia dan Bebas Pajak

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sama sekali tidak berkaitan dengan pemungutan pajak negara. 

Penegasan ini disampaikan untuk menepis kekhawatiran masyarakat yang mengira pendataan ini digunakan pemerintah untuk mengorek informasi penghasilan demi kepentingan pajak.

"Saya garansi, sensus ekonomi ini tidak terkait dengan pajak. Data hasil sensus ekonomi tidak akan kami berikan untuk kepentingan pajak," kata Kepala BPS Kabupaten PPU, Suko Haryono, Rabu, 8 Juli 2026.

Ia menjelaskan, bahwa sensus ekonomi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik yang wajib digelar setiap 10 tahun sekali. 

BACA JUGA: Pendataan Sensus Ekonomi di Paser Sudah 20 Persen, BPS Terkendala Isu Pajak

BACA JUGA: Sensus Ekonomi 2026, Pemkab PPU Minta Warga Berikan Data yang Jujur

Bukan upaya negara untuk memungut atau mengorek uang rakyat, pendataan ini murni bertujuan mengumpulkan statistik resmi terkait kondisi perekonomian nasional.

"Jadi, ini bukan karena narasi negara lagi susah atau lagi mencari uang. Ini murni amanat undang-undang dan dasar pijakan strategis untuk melihat perekonomian secara utuh demi menentukan kebijakan 10 tahun ke depan," tambahnya.

Memasuki hari ke 22 pelaksanaan, BPS PPU mencatat progres pendataan di lapangan telah mencapai kurang lebih 30 persen. Guna menyisir seluruh wilayah, BPS telah mengerahkan 191 petugas yang tersebar di empat kecamatan, yaitu Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku.

Proses pendataan ini ditargetkan rampung sepenuhnya pada 31 Agustus 2026. Berbeda dengan survei biasa yang hanya mengambil sampel, Sensus Ekonomi kali ini dilakukan secara door todoor ke setiap bangunan untuk memastikan tidak ada usaha yang terlewat atau sampling error.

BACA JUGA: Menjadi "Rekam Medis" Kebijakan, Sensus Ekonomi 2026 di Kalimantan Timur Resmi Dicanangkan

BACA JUGA: Pemkab Berau Minta Masyarakat Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, Jadi Dasar Arah Kebijakan Ekonomi

Pada sensus ekonomi 2016 lalu, tercatat ada sekira 18 ribu di PPU. Namun, berdasarkan hasil elaborasi big data dan data administrasi lintas kementerian terbaru, potensi usaha di PPU saat ini melonjak hingga kisaran 39 ribu usaha.

Angka 39 ribu inilah yang kini sedang diverifikasi oleh petugas di lapangan dari total sekirq 60.166 Kepala Keluarga (KK) yang ada di PPU. 

Sumber: