Bedah Rumah di Kaltim Dikebut 3 Bulan, Menteri PKP Targetkan 3.000 Unit

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Pusat memadatkan durasi sekaligus melipatgandakan skala Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kalimantan Timur pada 2026.

Di Kota Balikpapan, pelaksanaan yang semula dijadwalkan mulai 20 Mei dimajukan menjadi 15 Mei 2026, dengan target penyelesaian pada 15 Agustus 2026.

Pekerjaan ini pun akan dituntaskan hanya dalam waktu 3 bulan, dengan dukungan 39 Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan, bahwa percepatan ini berjalan beriringan dengan lonjakan target.

BACA JUGA: Menteri PKP Maruarar Sirait Tinjau Rumah Tak Layak Huni di Teritip Balikpapan Timur

Ia menjelaskan pada tahun sebelumnya, alokasi BSPS di Kalimantan Timur tercatat 655 unit, maka 2026 pemerintah membidik total 3.000 unit rumah.

“Balikpapan menjadi salah satu titik fokus untuk menekan backlog rumah tidak layak huni, terutama di kawasan perkotaan,” ungkapnya saat meninjau langsung rumah tidak layak huni, di kawasan Teritip, Balikpapan Timur, Selasa, 5 Mei 2026 sore.

Peningkatan kuota tidak hanya datang dari pemerintah pusat, namun Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, bersama Pemerintah Kota Balikpapan menambah total 600 unit, terdiri dari 500 unit dari provinsi dan 100 unit dari kota.

Sementara itu, Kementerian PKP menambahkan sekitar 700 unit melalui program BSPS. Kombinasi dukungan ini mendorong total target bedah rumah di Kalimantan Timur mencapai 3.000 unit pada tahun berjalan.

BACA JUGA: Disperkim Balikpapan Pertahankan Program 100 Rumah Layak Huni

Maruarar Sirait menyatakan percepatan program menjadi langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Program bedah rumah ini tidak hanya memperbaiki hunian, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kami memastikan pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan tanpa pungutan apa pun karena bersumber dari APBN,” tegasnya.

Adapun dari sisi koordinasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, menekankan pentingnya keterlibatan aktif pemerintah daerah agar program tidak berhenti di perencanaan.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota menjadi kunci keberhasilan program ini. Dukungan daerah sangat penting untuk memastikan program berjalan efektif dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Sumber: