Dugaan Penyimpangan Dana Desa Muara Beloan Masih Tahap Klarifikasi

KUBAR, NOMORSATUKALTIM – Polemik dugaan penyimpangan Dana Desa Kampung Muara Beloan, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, kian memanas setelah ramai diperbincangkan di media sosial. 

Berbagai konten yang beredar memicu persepsi publik, meski hingga kini proses hukum masih berada pada tahap klarifikasi oleh pihak kejaksaan.

Di tengah derasnya arus informasi, muncul kekhawatiran terkait akurasi dan keberimbangan isu yang disampaikan. Pihak pemerintah kampung menilai sebagian besar informasi yang beredar tidak melalui proses konfirmasi dan cenderung menyudutkan.

Kepala Kampung Muara Beloan, Rudy Suhartono, mengakui dirinya telah dimintai keterangan oleh kejaksaan atas laporan masyarakat. Namun ia menegaskan bahwa proses tersebut masih sebatas klarifikasi awal.

BACA JUGA: Dana Desa Berau 2026 Terpangkas, Rp57 Miliar Dialihkan untuk Program Koperasi Desa Merah Putih

“Saya memang dimintai klarifikasi oleh pihak kejaksaan. Itu hal yang wajar, karena ada laporan masyarakat. Tapi sampai hari ini belum ada keputusan apapun,” ujar Rudy kepada NOMORSATUKALTIM, Selasa (5/5/2026). 

Ia menyampaikan keberatan terhadap informasi yang berkembang di media sosial karena dinilai tidak berimbang. Menurutnya, publikasi seharusnya dilakukan setelah melalui konfirmasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

“Saya secara pribadi keberatan, karena penyampaian informasi itu sepihak. Seharusnya sebelum dipublikasikan harus konfirmasi dulu supaya balancing,” tegasnya.

Rudy menilai sebagian laporan yang beredar mengarah pada tuduhan yang tidak sesuai fakta. Ia menegaskan bahwa dirinya telah memberikan penjelasan langsung saat dimintai keterangan.

BACA JUGA: Mantan Kaur Keuangan Desa Bumi Etam Diduga Gunakan Dana Desa Rp2,1 Miliar untuk Main Kripto

“Ketika saya ditanya, betulkah? Saya jawab tidak betul. Karena laporannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” katanya.

Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah menelusuri laporan tersebut dan menemukan adanya indikasi kepentingan tertentu dari oknum pelapor.

“Tim kami menyelusuri laporan itu. Ternyata ada oknum-oknum yang berkaitan dengan calon tim sukses kepala desa. Bahkan ada yang sudah mulai kampanye,” ungkap Rudy.

Menurutnya, kondisi tersebut mengarah pada upaya pencitraan politik dengan cara menjatuhkan pihak lain. Padahal, kata dia, agenda pemilihan kepala desa masih cukup lama.

Sumber: