Seleksi KPID Kaltim Jadi Polemik, Pengamat: Kemungkinan Ada Jatah-jatahan Antarfraksi
Pengamat Kebijakan Publik Unmul Samarinda, Saiful Bachtiar menilai polemik penetapan KPID Kaltim menimbulkan keraguan publik terhadap objektivitas seleksi oleh DPRD Kaltim.-(Disway Kaltim/ Mayang)-
SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Polemik penetapan komisioner Komisi Penyiaran Indonesa Daerah (KPID) di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menuai sorotan akademisi Universitas Mulawarman (Unmul).
Pengamat Kebijakan Publik Unmlul, Saiful Bachtiar menilai, reaksi Fraksi PKB yang merasa tidak dilibatkan dalam proses penentuan komisioner, justru membuka pertanyaan publik tentang objektivitas seleksi yang selama ini dianggap berjalan sesuai aturan.
Saiful menegaskan, idealnya persoalan internal seperti perbedaan sikap antarfraksi terkait penetapan hasil seleksi tidak sampai mengemuka dan menjadi polemik terbuka.
"Mestinya masalah seperti ini tidak sampai keluar ke ruang publik. Artinya ada hal-hal yang perlu diperbaiki di internal DPRD sendiri," ujarnya.
BACA JUGA: Polemik Seleksi KPID Menguat, DPRD Kaltim Buka Peluang Pembahasan Ulang
Menurut Saiful, polemik ini memunculkan spekulasi di tengah masyarakat mengenai kemungkinan adanya “jatah-jatahan” antarfraksi dalam penentuan komisioner.
Padahal, proses seleksi KPID secara regulasi harus dilakukan secara terbuka dan berbasis indikator penilaian yang jelas.
"Pertanyaannya sekarang, apakah selama ini proses seleksi komisioner KPID betul-betul objektif? Atau jangan-jangan sudah ada orang-orang tertentu yang sejak awal dikawal oleh fraksi-fraksi," kata Saiful saat dihubungi, Senin (24/11/2025).
Ia menambahkan, publik bertanya apakah fenomena serupa juga terjadi pada seleksi-seleksi sebelumnya.
BACA JUGA: Fraksi PKB Anulir Hasil Seleksi KPID Kaltim, Siap Bawa Kasus ke Pengadilan
"Kalau memang dari awal sudah ada jatah masing-masing fraksi, berarti ada indikator yang tidak rasional. Nilainya tinggi atau tidak, bukan itu yang menentukan. Yang menentukan adalah siapa yang dikawal," tegasnya.
Saiful menyebut, sikap PKB yang merasa dirugikan bisa jadi muncul karena calon yang mereka dukung tidak lolos, meski secara persyaratan dianggap memenuhi kriteria.
Saiful menegaskan, DPRD harus memberikan penjelasan transparan mengenai mekanisme seleksi, mulai dari indikator penilaian hingga keputusan akhir.
"Dalam konsep good governance, harus ada penjelasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dasarnya jelas, indikatornya jelas, dan sesuai peraturan perundang-undangan serta tata tertib pemilihan," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
