Seleksi KPID Kaltim Jadi Polemik, Pengamat: Kemungkinan Ada Jatah-jatahan Antarfraksi
Pengamat Kebijakan Publik Unmul Samarinda, Saiful Bachtiar menilai polemik penetapan KPID Kaltim menimbulkan keraguan publik terhadap objektivitas seleksi oleh DPRD Kaltim.-(Disway Kaltim/ Mayang)-
BACA JUGA: Imbauan KPID DKI Dinilai Berbahaya, Akademisi Unmul: Media Jangan Tunduk pada Penguasa
Jika proses sudah dilakukan sesuai aturan, lanjut Saiful, seharusnya tidak ada fraksi yang merasa ditinggalkan atau tidak dilibatkan.
Namun kejadian ini justru menimbulkan kecurigaan bahwa penentuan komisioner tidak sepenuhnya berdasarkan merit.
Pengamat Unmul itu menilai momentum ini penting untuk membuka ruang diskusi yang selama ini tidak muncul ke permukaan.
Ia bahkan menilai PKB perlu menyampaikan secara terbuka bila memang terdapat proses yang tidak transparan.
BACA JUGA: AJI Desak KPID DKI Cabut Imbauan, Berpotensi Batasi Kebebasan Pers dan Mereduksi Hak Publik
"PKB buka saja ke ruang publik kalau memang ada proses-proses tertentu yang selama ini tidak diketahui masyarakat. Selama ini publik menganggap seleksi itu objektif. Tapi dengan fenomena seperti ini muncul pertanyaan besar. Jangan-jangan seleksi hanya formalitas, sementara nama-namanya sudah ada sejak awal," tukasnya.
Menurut Saiful, dugaan semacam ini tidak hanya bisa melekat pada seleksi KPID, tetapi juga pada komisi-komisi lain yang penentuannya diserahkan kepada DPRD, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Saiful menegaskan bahwa seleksi yang tidak objektif berpotensi merusak kualitas kelembagaan.
KPID sebagai lembaga publik membutuhkan komisioner yang memiliki kapasitas, kapabilitas, integritas, dan profesionalitas.
BACA JUGA: Sesat Logika KPID DKI Jakarta: Pelarangan Penyiaran Adalah Pelanggaran Hak Atas Informasi
"Kalau orang-orang yang terpilih tidak melalui proses objektif, ya tentu akan berpengaruh pada kualitas lembaga. Personal yang tidak memenuhi standar akan membuat komisi tidak optimal menjalankan tugas dan kewenangannya," katanya.
Ia menilai, bila terdapat unsur subjektivitas atau pengawalan politik sejak awal, maka ruang bagi kandidat yang sebenarnya memenuhi syarat menjadi tertutup.
"Ada orang-orang yang layak tapi tidak terpilih karena prosesnya sudah dikondisikan. Ini tidak bagus bagi KPID ke depan," bebernya.
Saiful menegaskan bahwa semua evaluasi harus dimulai dari proses seleksi itu sendiri.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
