TKD Kaltim Dipangkas, Rudy Mas’ud Ingin Pemda Dilibatkan dalam Pembahasan APBN

BACA JUGA: Dampak Pemangkasan Dana TKD Dalam APBN 2026, Sejumlah Program Prioritas Pemkab Berau Terancam Tertunda

“Kita ingin anggaran benar-benar digunakan untuk hal yang berdampak langsung bagi rakyat, bukan untuk kegiatan seremonial,” tegasnya.

Di tengah keterbatasan fiskal, Rudy menekankan pentingnya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sektor-sektor produktif seperti energi baru, perkebunan, serta hilirisasi sumber daya alam.

“Kita tidak boleh bergantung sepenuhnya pada transfer pusat. Daerah harus bisa bangkit dengan kekuatan ekonominya sendiri. Kita ingin menciptakan nilai tambah dari sumber daya yang kita miliki, bukan sekadar mengirim bahan mentah,” jelasnya.

Rudy menambahkan, setiap OPD diminta menyusun ulang rencana kerja berdasarkan kebutuhan paling mendesak, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.

BACA JUGA: Balikpapan dan Daerah Penopang Kaltim Tertekan Pemangkasan TKD Tahun 2026

Selain itu, ia menyoroti posisi Kaltim sebagai provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memikul tanggung jawab tambahan dalam pembangunan nasional.

“Kaltim ini daerah penghasil migas, batu bara, dan sawit. Kita menyumbang besar terhadap APBN. Jadi seharusnya porsi dukungan fiskal juga bisa mencerminkan itu,” kata dia.

“Sebagai tuan rumah IKN, kita memikul tanggung jawab besar. Maka dukungan fiskal harus proporsional dengan kebutuhan pembangunan,” tambahnya.

Rudy berharap kebijakan fiskal ke depan dapat lebih adaptif terhadap kondisi daerah dan memberikan ruang bagi partisipasi pemerintah daerah dalam proses perumusan anggaran nasional.

BACA JUGA: Mensesneg Sebut Gubernur sudah Diberi Penjelasan Soal Pemangkasan TKD, Skema Transfer Sekarang Ada 2

“Dengan begitu, kebijakan fiskal nasional tidak seragam. Karena kebutuhan daerah berbeda-beda, ada yang fokus ke infrastruktur, pendidikan, atau industri,” ujarnya.

Meski menghadapi tekanan anggaran, Rudy tetap yakin Kaltim dapat menjaga stabilitas ekonomi melalui efisiensi dan optimalisasi potensi lokal.

“Intinya, kita sesuaikan arah pembangunan dengan kemampuan riil daerah. APBD harus berdaya guna, efisien, dan berpihak pada rakyat,” pungkasnya.

Sumber: