Ekonom Unmul: Mahulu Butuh Jalan yang Layak, Bukan Sembako Murah

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Persoalan krisis pangan yang dialami masyarakat Mahulu, terutama yang berada di wilayah perbatasan menuai respons dari berbagai pihak. Salah satunya dari ekonom Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Purwadi Purwoharsojo.

Menurutnya, penyebab utama krisis pangan di Mahulu adalah dikarenakan sulitnya akses infrastruktur jalan. Selama ini masyarakat setempat hanya mengandalkan akes jalur Sungai Mahakam.

Purwadi menegaskan agar pemerintah tidak hanya hadir memberi bantuan sembako yang dinikmati sesaat saja, namun perlu solusi konkret yang bersifat jangka panjang dengan membangun akses jalan memadai.

"Kalau mengirim sembako itu hanya solusi jangka pendek, ibarat pemadam kebakaran yang baru bergerak ketika ada api. Ini tidak akan menyelesaikan akar masalah," ujar Purwadi saat dikonfirmasi NOMORSATUKALTIM Kamis 31 Juli 2025.

BACA JUGA: Tanggapi Krisis Pangan di Long Apari Mahulu, Ekti Imanuel: Sebentar Lagi Bantuan Segera Dikirim

BACA JUGA: Pasang Surut Air Mahakam Tentukan Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok di Mahulu

Dia mendesak Pemprov Kaltim untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan darat berkualitas di wilayah pelosok, terutama di Mahulu yang setiap tahun dihadapkan dengan persoalan sama terus.

Ia menilai, masyarakat Mahulu sebenarnya tidak membutuhkan sembako yang datang saat terjadi air Mahakam surut, tapi diperlukan ketersediaan akses jalan darat yang lebih memadai, seperti halnya di kota.

Pembangunan akses jalan darat, kata Purwadi, sebagai wujud solusi konkret jangka panjang menghadapi persoalan distribusi dan mobilitas yang kerap terganggu akibat bencana.

Purwadi juga menyoroti pergerakan pemerintah yang cenderung lambat dalam menangani jalan rusak di wilayah pelosok.

BACA JUGA: Sembako dan BBM Langka, Warga Perbatasan RI-Malaysia di Mahulu Tunggu Bantuan Subsidi Pangan

BACA JUGA: Sungai Mahakam Surut, Harga Beras di Long Apari Mahulu Tembus Rp 1 Juta

Selama ini, pemerintah hanya berkutat pada persoalan status jalan yang justru menimbulkan kegelisahan masyarakat berkepanjangan, di tengah kondisi infrastruktur jalan yang buruk, seperti di Mahulu.

Ia kembali menegaskan agar pemerintah daerah perlu ada perubahan paradigma dalam konsep pembangunan. Kemudian diperlukan komitmen yang jelas, sehingga persoalan klasik yang terjadi setiap tahun tidak terulang terus-menerus.

Sumber: