Rp60 Miliar untuk 2 Jalur? Pemkot Samarinda Pilih Hati-hati Jalankan Transportasi Massal Skema BTS
Pemkot Samarinda berencana melibatkan vendor lokal, jika transportasi massal dalam kota benar-benar diterapkan di Samarinda.-(Disway Kaltim/ Salsa)-
“Artinya kita hanya membiayai vendornya saja. Tujuan utamanya, yaitu mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum dan mengurangi kemacetan serta emisi, tidak tercapai,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Ananta, tahun 2026 akan difokuskan pada penyusunan sistem, termasuk regulasi, kelembagaan, dan skema pembiayaan alternatif.
BACA JUGA: Sopir Angkot Kembali Gelar Protes, Operasional Bus Bacitra Dihentikan
BACA JUGA: Berdalih Punya Trayek Sendiri, Sopir Angkot Balikpapan Tolak Solusi Feeder Bacitra
Pemerintah juga membuka kemungkinan untuk mencari solusi yang lebih murah dan sederhana dibandingkan skema BTS nasional.
“Karena sistem BTS ini kan berbasis vendor nasional. Ada pengusaha besar di belakangnya. Kita belum tentu bisa langsung ikut, karena kita juga belum punya survei atau data pengguna. Maka kami juga membuka ruang inovasi, termasuk potensi kerja sama dengan pihak swasta lokal,” jelasnya.
Ananta menegaskan bahwa penganggaran fisik untuk transportasi massal baru akan diputuskan setelah sistem rampung dan dinilai layak.
Jika proyek berjalan bertahap, maka kebutuhan anggaran diproyeksikan mencapai Rp180 miliar hingga tahun 2030.
BACA JUGA: Bikin Betah! Cerita Penumpang yang Setia Naik Bus Bacitra
BACA JUGA: Pengalaman Naik BCT ke Terminal Batu Ampar, Ongkos Rp 0, Sopir Ramah, Fasilitas Full AC
“Kalau itu masuk ke dalam RPJMD atau rencana strategis OPD, kita harus siapkan anggarannya bertahap. Tapi kita juga harus realistis. Jangan sampai dana besar keluar, sementara jalan-jalan lain yang prioritas justru terbengkalai,” tuturnya.
Ia menambahkan, pendekatan berbasis kerjasama swasta bisa menjadi alternatif yang lebih fleksibel dan murah.
Namun, hal ini tergantung pada kesiapan pihak swasta lokal dalam menyediakan sistem dan layanan setara dengan standar nasional.
“Bisa saja kita ajak kerja sama swasta lokal. Tapi apakah ada yang siap dengan sistem serupa dan standar yang diminta? Ini yang juga masih kita kaji,” kata Ananta.
BACA JUGA: BCT Tetap Gratis, Pemkot Balikpapan Masih Atur Skema Pengelolaan
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
