Mayoritas Fraksi DPRD Paser Dorong Pemerintah Daerah Wujudkan Kemandirian Fiskal

PASER, NOMORSATUKALTIM - Mayoritas Fraksi DPRD Paser mendorong pemerintah daerah bisa mewujudkan kemandirian fiskal agar tak lagi bergantung terhadap sumber pendapatan transfer Dana Bagi Hasil (DBH).

Kondisi ketergantungan terhadap DBH ini berpotensi menimbulkan dampak ketidakseimbangan fiskal, imbas dari kebijakan pemerintah pusat terkait rencana pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).

Munculnya kebijakan pusat yang akan memangkas TKD, Anggota DPRD Paser Fraksi Golkar, Hamsi mendorong pemerintah daerah bisa mewujudkan kemandirian fiskal dengan menghasilkan PAD yang lebih maksimal.

"Saya berharap bupati dan wakil bupati dapat menggerakkan seluruh kekuatan daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal," kata Hamsi, Kamis 11 September 2025.

Hamsi menginginkan pemerintah daerah bisa mengoptimalisasi sumber PAD dengan cara yang lebih inovatif, kreatif dan arif, serta menggali segala potensi yang ada.

Selain itu, dia berharap terkait pemangkasan TKD dari pusat tidak sampai menimbulkan gejolak sebagaimana yang telah terjadi di berbagai daerah saat ini.

"Pemerintah harus bisa menyiapkan langkah terkait adanya kebijakan efisiensi yang akan memangkas TKD ini," ujarnya.

Angota DPRD Paser Fraksi NasDem, Lasminah menyoroti dari sisi upaya penurunan angka kemiskinan yang menurutnya tidak bisa menjadi alasan dari kondisi keterbatasan fiskal daerah.

Dia menegaskan bahwa upaya penurunan angka kemiskinan harus tetap menjadi fokus perhatian pemerintah daerah dan tetap mempertahankan strategi atau program yang telah dijalankan.

"Ikhtiar untuk menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Paser harus tetap jalan sekalipun berada dalam kondisi keterbatasan ruang fiskal daerah," kata Lasminah.

Sementara, Anggota DPRD Paser Fraksi Demokrat, Arlina juga mendorong pemerntah daerah bisa lebih mengoptimalkan PAD, namun dengan catatan tidak sampai membebani masyarakat.

Arlina juga menekankan terkait perlunya transparansu dan akuntabilitas dalam mengelola pajak, retribusi, dan pemanfaatan aset daerah, dan menjaga efesiensi penggunaan anggaran.

"Kami juga menekankan agar menghindari kegiatan seremonial yang tidak produktif agar memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberi manfaat," kata Arlina. (adv)

Sumber: