Wabup Berau Tawarkan Opsi Tukar Guling untuk Atasi Over Kapasitas Rutan Tanjung Redeb

BERAU, NOMORSATUKALTIM — Wakil Bupati (Wabup) Berau, Gamalis, menyoroti persoalan kelebihan kapasitas atau over capacity di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung Redeb serta belum tersedianya fasilitas air bersih. 

Hal ini disampaikan usai dirinya meninjau langsung kondisi rutan dalam rangka peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-16, Senin (28/4/2025).

Saat ini, jumlah warga binaan di Rutan Tanjung Redeb tercatat sebanyak 604 orang, sedangkan kapasitas ideal hanya untuk 200 orang.

“Kalau kita lihat, kondisi Rutan hari ini sudah sangat over kapasitas. Dari 604 warga binaan, sementara kapasitas kita 200 sekian, ini sudah tiga kali lipat, tentu ini jadi perhatian khusus agar supaya bisa menyelesaikan permasalahan ini,” kata Gamalis, Selasa (29/4/2025).

BACA JUGA: 20 Warga Binaan Rutan Kelas II Tanjung Redeb Mendapat Sertifikat I'tikaf

Ia menyebut telah berdiskusi dengan Kepala Rutan terkait rencana pembangunan rumah tahanan baru. 

Namun, menurutnya, lokasi saat ini yang berada di tengah kota kurang tepat untuk perluasan kapasitas rutan.

“Tadi saya sudah bicara dengan kepala Rutan, kalau nanti membangun rutan lebih besar di tempat ini, itu sepertinya malah akan semakin sempit. Kedua, lokasi di sini sudah di tengah kota, sepertinya agak kurang tepat kalau lapas itu di tengah kota,” ujarnya.

Sebagai alternatif, Gamalis menyampaikan bahwa Pemkab Berau membuka opsi tukar guling lahan agar pembangunan rutan bisa dialihkan ke lokasi yang lebih representatif. 

BACA JUGA: Kurangi Over Kapasitas, Puluhan Tahanan Rutan Balikpapan Dipindahkan ke Lapas Samarinda

Pemerintah juga akan mempertimbangkan kebutuhan anggaran sesuai hasil kajian teknis dari instansi terkait.

“Kalau memungkinkan memang adanya lahan, atau seperti apa nantinya, maka kita akan lakukan tukar guling, kalau itu memungkinkan kenapa tidak kita lakukan. Artinya nanti tinggal bergantung pada kajian, dari setiap pihak yang terkait, agar dapat menentukan tempat yang terbaik,” tuturnya.

Terkait persoalan air bersih, Gamalis menjelaskan bahwa Dinas Cipta Karya PUPR telah melakukan upaya sejak 2024, namun hingga kini belum terealisasi. 

Ia menegaskan bahwa air bersih merupakan kebutuhan dasar dan harus segera dipenuhi.

Sumber: