Pemkot Samarinda Alokasikan 6,5 Persen APBD Demi Program Makan Bergizi

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Pemkot Samarinda akan mengalokasikan 6 hingga 6,5 persen dari APBD 2025, untuk mendukung Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun.

Ia katakan pemkot telah mempersiapkan program yang menyasar siswa dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Jika alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahap pertama tidak mencukupi, maka kita sudah siap. Semua kekurangan dan kelebihan harus dipadukan agar program ini dapar berjalan sukses,” jelas Andi Harun.

BACA JUGA:BGN Ingatkan Mitra Program Makan Bergizi Gratis, Waspadai Surveyor Palsu!

BACA JUGA:Pj Gubernur Kaltim Tinjau Simulasi Makan Bergizi Gratis di SLBN Balikpapan

Meski demikian, hingga saat ini belum ada rapat koordinasi resmi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). Ia berharap agar Gubernur Kaltim yang terpilih nantinya dapat  segera memetakan kebutuhan anggaran di berbagai daerah.

“Kita tidak boleh membiarkan semua berjalan secara autopilot, karena kemampuan fiskal tiap daerah itu berbeda-beda” sebutnya.

Tak hanya itu, bagi Andi Harun, sinergi antara pemerintah daerah dan provinsi harus terus dilakukan, mengingat potensi besar APBD Kaltim yang mencapai Rp 24-25 triliun.

BACA JUGA:Pemprov Kaltim Siap Sesuaikan Anggaran Makan Bergizi Gratis, Akmal Malik: Kadar Gizi Harus Tercukupi

BACA JUGA:Program Makan Bergizi Gratis Mulai Diuji Coba di Samarinda, Disdikbud Bilang Ini Tantangan Besar

Ia menekankan pula program MBG bukan hanya membangun dapur sehat, namun juga memastikan keberlanjutan dari program tersebut.

"Ini program nasional yang besar, jadi tidak sekadar membangun dapur saja,” ujarnya.

Pada tahap pertama, pemerintah pusat melalui APBN telah mengalokasikan dana sebesar Rp 71 triliun. Namun, dirinya menyadari bahwa ruang fiskal setiap kabupaten/kota berbeda-beda. Program tersebut direncanakan secara nasional mulai pada Januari 2025 mendatang.

"Ada daerah dengan APBD yang memadai untuk mendukung program ini. Tapi, ada juga daerah yang memerlukan bantuan dari provinsi," tutupnya.

Sumber: