Dispora Kaltim Soroti Metode Penilaian BPS pada Domain Kepemimpinan

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Kalimantan Timur meraih peringkat ke-5 nasional dalam Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) 2024 dengan skor 59,17, naik dari peringkat ke-7 pada tahun sebelumnya. 

Meskipun pencapaian ini patut diapresiasi, Sub Koordinator Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kemitraan Pemuda Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Rusmulyadi, mengkritisi metode penilaian yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada domain kepemimpinan, yang dianggap kurang mencerminkan realitas di lapangan. 

Menurut Rusmulyadi, domain kepemimpinan dalam IPP dinilai berdasarkan survei sampling yang dilakukan selama tiga bulan, kemudian hasilnya digunakan untuk tiga tahun berturut-turut.

Metode ini dianggap tidak cukup mencerminkan perubahan yang mungkin terjadi akibat upaya pembinaan kepemimpinan oleh Dispora atau pemerintah daerah.

BACA JUGA : Aksi Curanmor di SMAN 3 Balikpapan Terekam CCTV, Pelaku Berhasil Diringkus

“Ketika saya kroscek ke BPS, mereka mengatakan data diambil dari survei selama tiga bulan saja. Hasil itu dipakai untuk tiga tahun. Ini yang menjadi kekhawatiran kami, karena meskipun ada program atau pelatihan baru yang dilakukan dalam satu atau dua tahun terakhir, nilainya tetap flat,” ungkap Rusmulyadi.

Ia menambahkan, survei yang dilakukan secara acak juga berisiko tidak merepresentasikan populasi pemuda yang aktif berorganisasi.

“Jika kebetulan mereka bertemu pemuda yang tidak pernah berorganisasi, maka nilainya akan rendah. Padahal, kami memiliki lebih dari 100 organisasi kepemudaan yang terdaftar dengan ribuan anggota,” tambahnya.

Dispora Kaltim mempertanyakan mengapa BPS tidak menggunakan data administrasi yang tersedia.

BACA JUGA : Tingkat Partisipasi Pemilih di Kutai Kartanegara Meningkat Signifikan pada Pilkada 2024

Data ini, menurut Rusmulyadi, lebih konkret karena mencakup jumlah organisasi pemuda yang terdaftar, pelatihan kepemimpinan yang dilakukan, hingga jumlah pemuda yang terlibat secara aktif.

“Misalnya, kami punya data organisasi lengkap dengan SK-nya. Jika BPS mau, data ini bisa kami serahkan untuk memperkaya analisis mereka. Tapi nyatanya mereka tetap hanya menggunakan survei sampling,” ujarnya.

Ketika anggaran untuk pelatihan dan pengembangan kepemimpinan meningkat, nilai domain kepemimpinan yang tetap flat menjadi tanda tanya.

BACA JUGA : Pemerintah Siapkan Skema Insentif Dorong Kemajuan Sektor Otomotif

Sumber: