Kursi Cak Imin Siap 'Bergoyang', Sejumlah Kader PKB Rencanakan Muktamar Ulang Bulan Depan

BALI, NOMORSATUKALTIM - Kursi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diduduki oleh Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, tampaknya mulai bergoyang. 

Sejumlah kader PKB dari berbagai daerah dikabarkan merencanakan muktamar ulang yang akan digelar pada 2-3 September 2024 di Jakarta. 

Langkah ini didorong oleh ketidakpuasan atas kepemimpinan Cak Imin yang dinilai semakin otoriter dan kurang melibatkan kalangan ulama serta kiai dalam pengambilan keputusan partai.

Abdul Malik Haramain, yang bertindak sebagai sekretaris dalam forum ini, menyatakan bahwa inisiatif untuk menggelar muktamar ulang datang dari 168 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan puluhan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB.

BACA JUGA: Program TMMD di Desa Sunge Terik Paser Resmi Ditutup

BACA JUGA: Tak Laporkan LHKPN, Golkar Kukar Segera Proses PAW Nur Wahidah

Sejumlah DPC dan DPW PKB ini merasa bahwa kepemimpinan Cak Imin tidak lagi mencerminkan semangat kebersamaan dan konsultasi yang selama ini menjadi ciri khas PKB. 

“Kekuasaan Pak Muhaimin Iskandar itu memunculkan pengambilan keputusan partai yang selalu tertutup, tidak melibatkan banyak orang, terutama para kiai dan ulama sampai ke tingkat paling bawah,” ujar Malik di Kabupaten Badung, Bali, dilansir dari Antara, Minggu (25/8/2024).

Selain itu, Malik juga mengungkapkan bahwa pemecatan terhadap beberapa tokoh senior PKB.

Tokoh PKB yang dipecat di antaranya, Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qoumas, dan Lukman Edy, menjadi alasan kuat bagi para kader untuk mendesak digelarnya muktamar ulang. 

BACA JUGA: Owena Mayang-Stanislaus Disebut Didukung Tiga Partai 

BACA JUGA: Internal Baik-Baik Saja, DPC PKB Paser sepakat Kembali Dukung Muhaimin

“Ratusan surat mandat diberikan kepada kami, Kyai Unais Ali Hisyam sebagai Dewan Syura, Syaikhul Islam sebagai ketua, dan saya sebagai sekretaris,” tambah Malik. 

Para fungsionaris yang menerima mandat ini berencana untuk berkonsultasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait rencana muktamar ulang tersebut. 

Sumber: