TPS Khusus untuk Pilkada 2024 di Balikpapan, Jadi Perhatian Utama Bawaslu

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Dalam persiapan menjelang Pilkada 2024 di Balikpapan, perhatian utama tertuju pada penyediaan TPS khusus bagi pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal sesuai KTP mereka. 

Komisioner Bawaslu Balikpapan, Ahmadi Aziz, menyatakan bahwa TPS khusus akan disediakan untuk pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS asal sesuai KTP-nya. 

"TPS khusus itu diperuntukkan bagi pemilih yang pada saat hari pemungutan suara itu tidak bisa menggunakan hak pilihnya dimana dia ber-KTP, tapi khusus untuk pilkada ini berbeda dengan pemilu. Kalau pemilu itu bicara nasional, orang di luar Kaltim pun bisa, nah ini enggak, ini khusus untuk warga Kaltim," jelas Ahmadi Aziz saat dikonfirmasi Nomorsatukaltim, pada Minggu (14/7/2024).

BACA JUGA: KPU Balikpapan Rumuskan Pembentukan TPS Lokasi Khusus Untuk Pilkada 2024

Ia juga menerangkan bahwa berbagai aspek seperti logistik, penyelenggaraan, dan pengawasan di TPS khusus menjadi fokus utama untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara dan meningkatkan partisipasi pemilih. 

“Potensi masalah seperti pengurangan TPS dan pemisahan pemilih di lokasi-lokasi khusus juga telah diidentifikasi dan akan ditangani dengan langkah-langkah pencegahan dan perbaikan,” tutur Ahmadi.

Menurut Ahmadi, penting untuk mengawasi agar tidak ada yang bukan warga Kaltim terdaftar sebagai pemilih khusus. Selain itu, aspek logistik juga menjadi perhatian. 

"Kalau bicara soal pemilu kemarin, di lokasi khusus ternyata malah kelebihan logistik yang tingkatan DPRD, padahal itu kan nggak digunakan di situ," ungkapnya.

BACA JUGA: Usia Harapan Hidup Orang Indonesia Naik Jadi 74 Tahun

Ia juga membeberkan terkait masalah lain yang dihadapi adalah penyelenggaraan di lokasi khusus, seperti RDMP yang sebelumnya mengatakan siap menyiapkan petugas, tetapi dua minggu sebelum pemungutan suara tiba-tiba tidak siap. 

"Penyelenggara ini kan kemarin kayak RDMP, awalnya mengatakan siap menyiapkan orang tetapi pada saat mau sekitar dua minggu sebelum pemungutan suara tiba-tiba itu nggak ada, nggak siap mereka akhirnya diambil dari warga biasa," tambah Ahmadi.

Selanjutnya untuk yang diambil Bawaslu adalah pencegahan, himbauan, dan perbaikan kepada KPU terkait beberapa potensi masalah. 

"Di luar dari lokasi khusus, kami dua minggu yang lalu ini sudah melakukan identifikasi permasalahan yang terjadi selama proses coklit. Banyak item yang sudah kami press rilis, memang satu KK itu beda TPS itu nggak boleh," ujar Ahmadi.

BACA JUGA: Tantangan Para Jurnalis Hadapi Dinamika Pilkada: Bom Informasi Tanpa Saring Fakta

Sumber: