Perempuan dan Anak Mayoritas Korban TPPO, DKP3A Kaltim Bentuk Tim

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Dalam upaya meningkatkan sinergitas antar instansi terkait pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), DKP3A Kaltim menyelenggarakan rapat koordinasi di Hotel Golden Tulip, Balikpapan, pada Kamis (11/7/2024).

Berbagai pemangku kepentingan turut hadir, seperti perwakilan dari Kementerian PPPA, DPRD Kaltim, Polda Kaltim, BNN, Kemenkumham, serta instansi lainnya.

Priyadi Santosa dari Kementerian PPPA, melalui sambungan virtual, menyampaikan data mengkhawatirkan terkait TPPO di Indonesia.

BACA JUGA:Eksekusi Lancar, Pembangunan RSIA Sayang Ibu di Balikpapan Barat Ditarget 7 Bulan Rampung

"Selama lima tahun terakhir, tercatat 2.265 korban TPPO, mayoritas di antaranya adalah perempuan dan anak-anak," ujar Priyadi.

Modus operandi TPPO kian beragam, mulai dari pemanfaatan media sosial hingga eksploitasi tenaga kerja di luar negeri.

"Keterlibatan masyarakat serta kolaborasi antar instansi melalui GT TPPO (Gugus Tugas. Pemberantasan Perdagangan Orang) sangat penting dalam pencegahan dan penanganan TPPO," tegas Priyadi.

Hal ini didukung oleh pembentukan GT TPPO Kaltim yang telah diresmikan melalui Surat Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 100.3.3.1/K.435/2023. Sementara itu, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak DKP3A Kaltim, Junainah, menekankan pentingnya pemahaman bersama dan koordinasi yang baik antar instansi.

"Rapat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan memperkuat komunikasi antar pihak terkait," jelasnya.

BACA JUGA:Tingkatkan Partisipasi Pemilih pada Pilkada 2024, KPU Sasar Kampus dan SMA di Balikpapan

Peserta rapat membahas berbagai isu terkait TPPO, termasuk perkembangan kasus, modus operandi terbaru, serta tantangan dalam penanganan TPPO di Kalimantan Timur. Junainah juga menggarisbawahi pentingnya antisipasi terhadap potensi peningkatan TPPO seiring dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

"Rapat koordinasi ini adalah langkah penting dalam memperkuat komitmen dan kolaborasi lintas sektor dalam memberantas TPPO di Kalimantan Timur," pungkasnya.

 

Sumber: