Ini Cara Bawaslu Mahulu Cegah Pelanggaran pada Pilkada Serentak 2024
![Ini Cara Bawaslu Mahulu Cegah Pelanggaran pada Pilkada Serentak 2024](https://nomorsatukaltim.disway.id/upload/95ee94c17acafb8e69f9fd85efede3bf.jpg)
Bawaslu Mahulu saat melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas pengawas pemilihan umum. -(Disway Kaltim/ Iswanto)-
Perkuat Sosialisasi dan Pendidikan Politik
Selain meningkatkan kapasitas Pengawas Pemilu, Bawaslu Mahulu juga masif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutama sosialisasi partisipasi pemilih agar bersama-sama mewujudkan Pemilu yang bersih.
Saaludin menyebutkan bahwa, satu hal yang menjadi perhatian khusus Bawaslu Mahulu adalah terkait dugaan praktik money politic atau politik uang yang kerap menjadi topik bahasan masyarakat.
Menurutnya, pada Pemilu 14 Februari lalu, Bawaslu Mahulu memang menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan praktik politik uang. Namun saat ditindaklanjuti, ternyata tidak memiliki alat bukti yang cukup, kemudian juga tidak ada yang bersedia menjadi saksi atas dugaan pelanggaran tersebut.
LIHAT JUGA: Pemprov Kaltim Alokasikan Anggaran Program Penurunan Angka Stunting
Di setiap kecamatan se-kabupaten Mahulu, kata Saaludin, masing-masing memiliki karakteristik tersendiri. Apalagi dalam Pilkada 2024 ini para bakal calon (Bupati/wakil bupati) memiliki kedekatan atau hubungan kekerabatan dengan para pemilih. Sehingga segala potensi pelanggaran dimungkinkan akan terjadi.
Namun, diakuinya bahwa titik kerawanan biasanya terjadi di wilayah yang sulit dijangkau, baik aksesibilitas maupun jaringan telekomunikasi. Beberapa pelanggaran yang dilakukan seperti pelaksanaan kampanye yang tidak mengikuti prosedur, dan lainnya.
"Catatan khusus kami di sini terkait dugaan praktik money online. Makanya nanti dalam Pilkada 2024 ini kita akan masifkan sosialisasi sebagai strategi pencegahan," terangnya.
BACA JUGA: Heboh PDN Dijebol Hacker Belum Berakhir, Kini Data BAIS dan INAFIS Dikabarkan Dijual di Dark Web
Bawaslu Mahulu berharap agar kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan terus meningkat. Seperti melaporkan jika menemukan adanya praktik dugaan pelanggaran serta siap menjadi saksi.
"Bawaslu juga aktif melaksanakan sosialisasi partisipatif, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok pemuda. Jadi masyarakat juga kita edukasi supaya aktif melaporkan pada setiap praktik dugaan pelanggaran," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: