Tokoh NU Menyangkal Pemberian Izin Tambang Sebagai Bentuk Kompensasi Politik

NOMORSATUKALTIM - Tokoh Nadhlatul Ulama (NU), Ikhsan Abdullah menyanggah klaim bahwa pemberian konsesi tambang oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah sebagai bentuk balas budi kompensasi politik Pilpres 2024.

Dia menegaskan bahwa rencana pemberian izin pengelolaan tambang kepada Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan sudah dibahas sejak tahun 2020.

BACA JUGA : Ekonom Unmul Khawatir PP 25 Tahun 2024 Picu Pasar Gelap Izin Tambang

“Benar. Ini sudah lama, dari 2020-2021 hingga Kongres Nasional di Jakarta dan dilanjutkan di Babel (Bangka Belitung), telah dibicarakan berulang kali," ujar Ikhsan pada Minggu, 9 Juni 2024.

Ikhsan berpendapat bahwa pemberian izin pengelolaan tambang kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan lebih baik daripada kepada pengusaha tambang yang sering melanggar hukum.

BACA JUGA : Respons ESDM Kaltim Terkait Ormas Keagamaan Boleh Kelola Pertambangan

Menurutnya, ormas keagamaan juga memiliki kapabilitas untuk mengelola pertambangan dengan baik.

Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa ormas keagamaan memiliki integritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi, yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan kerusakan lingkungan yang sering dilakukan oleh pengusaha tambang yang tidak bertanggung jawab.

"Ormas juga punya sayap-sayap yang mumpuni untuk menata kelola pertambangan," tuturnya.

BACA JUGA : Ormas Keagamaan Diizinkan Urus Tambang, Jatam Kaltim Angkat Bicara

Pria yang juga menjabat sebagai Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu menyoroti masalah penambangan timah di Bangka Belitung yang sarat dengan berbagai persoalan, termasuk korupsi di PT Timah.

"Jadi, jangan gaduh masalah undang-undang. Toh selama ini, undang-undang seperti itu pratiknya malah enggak karu-karuanan itu," jelasnya.

"Coba lihat yang terakhir tata kelola tambang timah yang menimbulkan korupsi yang enggak jelas itu," pungkasnya.

Sumber: disway.id