Kampus di Negara Bagian AS Ini Bersedia Putus Kerja Sama dengan Israel

Di Texas, misalnya, Gubernur Greg Abbott dari Partai Republik menanggapi tuntutan divestasi para mahasiswa secara langsung, dengan mengatakan pada awal bulan ini, "Ini tidak akan pernah terjadi." Di bawah kepemimpinannya, negara bagian tersebut mengesahkan undang-undang yang melarang entitas pemerintah untuk melakukan kontrak dengan perusahaan-perusahaan yang memboikot Israel.

Reaksi Terhadap keputusan Negara Bagian Sonoma

Kelompok-kelompok Yahudi dan beberapa politisi negara bagian juga mengutuk keputusan Negara Bagian Sonoma, dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan serangan terhadap Israel dan komunitas Yahudi.

Beberapa pihak mengaitkan keputusan universitas tersebut dengan Gerakan Boikot, Divestasi, dan Sanksi (BDS), yang berupaya menekan Israel untuk melindungi hak-hak Palestina melalui cara-cara non-kekerasan. 

BACA JUGA:143 Negara Dukung Palestina Masuk Keanggotan PBB, Argentina dan Papua Nugini Pilih Menolak

Gerakan ini juga bertujuan untuk menarik perhatian pada perusahaan-perusahaan yang dianggap terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Palestina.

Namun, para pengkritik BDS menganggap gerakan ini sebagai anti-Semit karena menargetkan perusahaan dan kelompok-kelompok Israel.

"Kemarin Presiden Universitas Negeri Sonoma menyejajarkan kampus dengan BDS, sebuah gerakan yang tujuannya adalah penghancuran Israel, rumah bagi 7 juta orang Yahudi," ujar Senator negara bagian California, Scott Wiener, dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Rabu 15 Mei 2024.

BACA JUGA:Indonesia Mengutuk Keras Serangan Israel ke Penampungan Pengungsi Palestina

Dalam sebuah postingan lain, Dewan Hubungan Komunitas Yahudi Bay Area mengatakan bahwa keputusan Sonoma State merupakan sebuah pelanggaran terhadap undang-undang anti-BDS California tahun 2016. Dewan tersebut meminta rektor sistem Universitas Negeri California - di mana Sonoma State menjadi salah satu anggotanya - untuk "memperbaiki" situasi tersebut.

Namun, kelompok-kelompok advokasi kebebasan berbicara mengatakan bahwa undang-undang anti-BDS menekan kritik terhadap Israel, dan mencampuradukkan pengawasan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia oleh Israel dengan tuduhan anti-Semitisme.

 

Sumber: