Soal Para Pekerja Pindah KTP-el ke Kutim, Novel: Bisa Meningkatkan PAD

Soal Para Pekerja Pindah KTP-el ke Kutim, Novel: Bisa Meningkatkan PAD

  Sangatta, nomorsatukaltim.com - Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Mengelar Sosialisasi Perda tentang KTP dan ketenagakerjaan. Yang salah satu pasalnya menyebutkan: pendatang yang telah tinggal dan / atau bekerja selama 1 (Satu) Tahun di daerah wajib memiliki KTP-el Daerah Dalam hal ini bukan hanya masalah adminitrasi semata. Ternyata, jika semua pekerja yang bekerja di perusahan di Kutim pindah ke Kutim sesuai dengan Perda yang telah di sahkan DPRD Kutim, ternyata bisa juga memberikan peningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), melalui pajak penghasilan (PPH). Demikian dijelaskan dr Tity Novel Paimbonan. “Selain masalah adminitrasi, keuntungan yang diperoleh jika mereka ber-KTP Kutim adalah maka otomatis Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mereka juga pindah ke Kutim. Ini artinya, pajak penghasilan mereka itu sudah pindah ke Kutim dan menambah PAD. Berbeda jika mereka tidak pindah, maka PPH mereka masuk di PAD asal mereka,” Ungkapnya Lebih lanjut Novel Juga mengatakan, jika PAD meningkat, maka pemerintah tentu bisa membangun infrastruktur lebih banyak, lebih cepat. “tapi sekarang saja kita bisa lihat. Jangankan pekerja, kendaraan saja banyak yang plat nomornya masih dari luar, terutama Jakarta. Padahal kalau itu dipindahkan juga ke kaltim, maka itu juga bisa tambah PAD,” Ungkapnya. Sekarang katanya, yang ditunggu semua apihak adalah penyesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan nomor NPWP. Jika ini telah dilakukan pemerintah, maka secara otomatis semua yang ber KTP Kutim, NPWP-nya nanti ikut pindah ke Kutim, tanpa perlu dipindahkan. Sebelumnya, Novel juga mengatakan jika telah pindah ke Kutim, atau ber KTP Kutim, maka sudah terhitung warga Kutim. Maka hak politiknya juga akan terjamin. Misalnya, saat ada pemilihan kepala desa. Termasuk pemilihan Legislatif, pemilihan presiden, maka mereka bisa menggunakan hak pilih mereka sebagai warga Kutim. Untuk memilih bahkan dipilih. Tapi kalau tidak ada KTP, maka jelas tidak bisa memilih. Dengan jumlah karyawan yang cukup banyak tersebar di semua Dapil, maka juga bisa berpengaruh pada jumlah penduduk. Dengan demikian, tidak menutup kemungkianan kursi DPRD Kutim masing-masing Dapil akan ditambah.(adv)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: