Pemkab PPU Bakal Berlaku Kupon dan Zonasi Pembelian Minyak Goreng

PPU, nomorsatukaltim.com - Jika sepekan ke depan kondisi minta goreng di Penajam Paser Utara (PPU) tak membaik. Pemkab PPU akan memberlakukan pembatasan pembelian menggunakan kupon per zona. Kelangkaan dan harga mahal komoditas minyak goreng masih menjadi isu hangat di PPU. Problema itu untuk kedua kalinya dibawa ke meja DPRD PPU untuk dirapatkan. Kali ini Komisi II DPRD PPU mengundang para distributor yang ada di PPU. Serta OPD terkait yang tergabung dalam Satgas Pangan PPU, Senin, (14/3/2022). Ketua Komisi II DPRD PPU Wakidi menuturkan kegiatan ini merupakan langkah lanjutan terkait pengendalian distribusi minyak goreng ini. Politikus PKS ini menargetkan situasi sepekan ke depan sudah terkendali. "Karena dari distribusi ritel, jumlahnya sudah membaik. Sudah mulai lancar dua pekan terakhir. Semoga nanti bisa terdistribusi dengan baik," ujarnya. Dari RDP kali ini, terungkap sejatinya distribusi minyak goreng ke PPU sudah cukup untuk memenuhi permintaan pasar. Namun dari peneluran Tim Satgas Pangan PPU yang beberapa kali turun lapangan, ditemui ada pelanggaran. Yang mana itu buka seperti indikasi awal, distributor yang melakukan penimbunan. Namun karena adanya oknum spekulan yang memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan lebih. "Seperti prediksi kita, ada reseller online, spekulan. Jumlahnya ada banyak, mereka pindah dari satu ritel ke ritel lain, tidak terdeteksi, ada di banyak ritel," ungkapnya. Menurut Wakidi, meski jumlahnya hanya segelintir, itu sudah cukup mampu untuk mempengaruhi keadaan pasar. "Apa lagi misal ada seratus orang saja sehari pelakunya, sehari bisa 2 ton. Inikan masalah," tandasnya. Masalah itu yang selama ini dianggap memperparah polemik minyak goreng ini. Mulai dari susah didapat, antrean para emak-emak yang mengular saat membeli. Panic buying hingga harganya yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 14 ribu. Wakidi menyebut, jika dalam jangka sepekan ke depan situasi tidak berubah, atau malah tambah parah. Ia menjamin akan ada upaya lebih lanjut yang akan dilakukan Pemkab PPU. Khususnya Tim Satgas Pangan PPU yang sudah difokuskan untuk mengurusi masalah ini. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU, Ahmad Usman menjelaskan ada beberapa skema yang sedang dipersiapkan jika keadaan tetap sama. Maka Dinas KUKM Perindag PPU akan memberlakukan pembatasan khusus dengan menggunakan kartu bagi warga di zona tertentu. Berkoordinasi dengan TNI-Polri dal pengawasan distribusinya. "Jika tidak, mau tidak mau kita buat alternatif lain. Semisal dibuat berzona, agar tidak ada peluang bagi spekulan, agar tidak ada penumpukan pada salah satu orang tertentu," jelasnya. Namun ia optimistis keadaan pasar minyak goreng akan kondusif sepekan ke depan. Melihat tren secara nasional dan lokal, kuantitas distribusi yang sudah cukup memenuhi kebutuhan pasar. "Kita menyesuaikan kondisi, tapi stok semakin baik. Trennya saat ini semakin baik, karena jumlah stok yang masuk ke ritel modern, seperti Indomaret, Alfamart dan Alfamidi sudah terpenuhi," kata Usman. Diungkapkan dalam rapat itu, setidaknya satu otlet ritel modern sejak dua pekan lalu sudah mendapatkan jatah mumpuni. Mendapatkan distribusi 3 kali dalam sepekan dengan kuantitas 500 kilogram sekali pengiriman. "Saat ini produk minyak goreng di grosir sudah datang, kita lihat nanti ke depannya. Semoga sudah tertib semua distribusinya," pungkas Usman. (rsy)

Sumber: