Digitalisasi Pelayanan Publik di Kukar Tak Tertinggal

OLEH: M SURIA IRFANI*

Sebelumnya, saya pernah menulis hal yang berkaitan dengan salah satu program prioritas dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kukar Edi-Rendi. Yaitu tentang birokrasi digital dan digitalisasi pelayanan publik. Saat itu, saya menulis tentang bagaimana peluang, harapan dan potensi dari program prioritas ini untuk bisa direalisasikan ke depan. Semuanya tentu dengan pertimbangan potensi anggaran, dasar regulasi dan kesesuaian program dengan konteks perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.

Sekarang saya akan melanjutkan pembahasan tentang itu. Sebagai bentuk respons atas pihak-pihak yang menyangsikan bahwa program tersebut sulit terlaksana. Misalnya dengan biaya yang sangat tinggi, sumber daya manusia (SDM) yang tidak siap, sumber daya pendukung yang tidak siap, harus memulai dari nol, dan sebagainya.

Pertanyaannya, benarkah seburuk itu kondisinya?Apa yang saya sampaikan berikut adalah berbasis data dari sumber-sumber yang kompeten. Karena jelek-jelek begini saya tidak akan menyampaikan data dan informasi yang belum saya konfirmasi dan validasi kebenaran serta keabsahan datanya. Demikianlah etika dalam hal penulisan yang bertanggung jawab. Apalagi bagi yang biasa mengklaimnya dengan istilah “tradisi ilmiah”.

Saat ini, Kukar sudah memiliki suprastruktur dan infrastruktur yang cukup memadai untuk terus meningkatkan dan mengembangkan sistem digitalisasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publiknya. Memang belum maksimal. Tapi bukan berarti seakan-akan kita memulai dari nol. Bandwidth kapasitas up to 1200 Mbps tersebar di 61 OPD adalah salah satu bukti bahwa Kukar mempunyai kapasitas pendukung. Dalam upaya mewujudkan birokrasi digital dan digitalisasi pelayanan publiknya.

Dalam konteks beberapa layanan digital, Kukar bahkan menjadi salah satu barometer bagi daerah lain. Misalnya terkait dengan layanan digital administrasi kependudukan di Dinas Kependuduk dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Yang sudah terintegrasi dengan pemerintah pusat. Sementara layanan pemerintahan berbasis elektronik sudah lebih lengkap dibanding daerah lain.

Jika ingin bukti, Geoportal Kukar pada tahun 2020 ini menjadi salah satu finalis pada ajang Bhumandala Award 2020. Sebuah bentuk penghargaan bagi Simpul Jaringan terbaik. Penganugerahan penghargaan Simpul Jaringan terbaik merupakan bentuk apresiasi kepada simpul-simpul jaringan dengan tujuan untuk memotivasi, menginspirasi, memperkuat, dan meningkatkan semangat kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Dalam membangun elemen-elemen simpul jaringannya. Agar terus terbina secara berkelanjutan. Menuju Simpul Jaringan yang aktif dan operasional.

Selain prestasi tersebut, perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan penyampaian hasil seleksi asesmen Gerakan Menuju Smart City 2020 dari Kominfo RI, nilai yang diperoleh Kukar sebagai Kabupaten Yang Menyusun Masterplan Smart City ada pada point 3,1. Artinya, ada pada kategori baik. Hal itu sekaligus menegaskan Kukar berada pada posisi sejajar dengan kabupaten-kabupaten di Pulau Jawa.

Selain itu, berdasarkan data dan informasi yang saya kumpulkan, saat ini paling tidak sudah ada 28 sistem informasi dengan status integrasi. Yaitu pada segmen perencanaan keuangan, kependudukan, kepegawaian, pengadaan serta pendapatan. Sementara itu, ada 47 lainnya yang belum terintegrasi.

Kemudian terdapat 28 aplikasi umum (aplikasi yang digunakan oleh seluruh OPD) dan 44 aplikasi khusus (aplikasi yang digunakan hanya di OPD tertentu). Ada 27 yang bersifat publik dan 45 bersifat non-publik. Dari berbagai sistem informasi tersebut, paling tidak sejauh ini sudah ada 22 aplikasi yang kategorinya adalah Level I. Artinya, memiliki transaksi realtime sepanjang waktu, digunakan oleh seluruh OPD, dan datanya bersifat vital, bahkan backup data dilakukan setiap 30 menit.

Dengan kondisi-kondisi di atas, maka sungguh memprihatinkan jika ada pihak-pihak yang mendramatisasi bahkan cenderung menyesatkan publik. Dengan informasi yang tidak akurat. Bahwa seakan-akan Kukar demikian buruk, tertinggal atau disebut tidak siap dengan birokrasi digital dan digitalisasi pelayanan publiknya.

Soal bahwa Kukar belum maksimal, itu bagian dari proses. Tapi Kukar tidak akan memulai dari nol. Karena Kukar sedang on the track dengan berbagai upaya perbaikannya.

Jika kemudian Edi-Rendi menjadikan hal tersebut sebagai program prioritas atau unggulannya, maka itu sesuatu yang patut kita syukuri. Karena itulah bentuk komitmen mereka untuk mewujudkan Kukar yang lebih baik. Dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakatnya.

Kesimpulannya, Kukar sangat siap untuk itu. Percayalah dan yakinlah!Kewajiban kita ke depan adalah mengawalnya. Agar program tersebut bisa berjalan sesuai harapan. Mengingatkan dan mengkritiknya jika kemudian program tersebut kurang atau tidak berjalan maksimal adalah tugas kita bersama. Karena memang demikianlah idealnya sinergi yang harus terbangun. Dalam upaya kita untuk sama-sama membawa Kukar kepada masa depan yang lebih baik.

Optimisme harus kita bangun bersama. Agar kita bisa memandang masa depan dengan penuh harapan dan peluang. Bukan sebaliknya. Dengan sinisme dan pesimisme yang menjatuhkan.Mari bicara dengan data dan fakta! (*Dosen Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong)

Sumber: