Ancaman Krisis saat Pandemi

Pemerintah terus berupaya menekan angka penyebaran virus corona dengan berbagai kebijakan. Salah satu yang dilakukan menerapkan PSBB seperti di DKI Jakarta, serta Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) di Bogor, Bekasi, dan Depok.

Dia menyebut, penerapan pembatasan sosial tidak hanya berdampak pada ekonomi DKI Jakarta. Melainkan juga nasional. Dia menilai, penerapan PSBB jilid II di DKI Jakarta pun bisa menjadi titik keberhasilan pemulihan ekonomi nasional.

Pandemi corona yang berkepanjangan akan menciptakan pola pemulihan ekonomi “U shape” bahkan “L shape”. Kedua pola ini menandakan ekonomi butuh waktu atau sama sekali tidak pulih seperti sebelum terjadi pandemi.

“Itu best scenario. Pandeminya reda dan ekonominya pulih. Artinya penambahan COVID-nya melambat dan resesinya cuma 2 atau 3 kuartal. Jadi, itu masih U shape pendek ya. Berarti enggak sampai setahun,” katanya.

Meski begitu, Berly meminta masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan jika Indonesia resesi. Pasalnya, resesi hanya masalah angka atau statistik. Dia mengatakan, yang paling penting saat ini adalah pemerintah harus menjamin kebutuhan masyarakat di tengah pandemi. Khususnya kelompok 40 persen termiskin.

“Kalau resesi kenapa? Itu hanya angka. Yang penting orang hidup dulu. Yang penting 20-40 persen masyarakat dilindungi. Ini memang tidak bisa tambah makmur. Jadi justru kita tidak takut resesi,” katanya.

“Prioritasnya melindungi dulu. Jadi harus memilih. Ya melindungi. Ya tidak apa-apa kalau negative. Yang penting yang mati sedikit dan penularan sedikit,” tambahnya.

Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sekaligus Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menyatakan, hingga akhir September, pihaknya menargetkan penyaluran anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp 100 triliun.

Hal itu dilakukan dalam upaya menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2020. Seperti diketahui, di kuartal II pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah minus. Apabila di kuartal III kembali minus, maka Indonesia resmi masuk jurang resesi.

Sejauh ini, secara kumulatif anggaran PEN sebanyak Rp 695 triliun telah tersalurkan sebesar Rp 240,9 triliun. Rp 87,5 triliun di antaranya sudah disalurkan Satgas PEN. Jumlah inilah yang akan ditingkatkan menjadi Rp 100 triliun hingga penghujung September.

“Akhir September adalah akhir kuartal III. Untuk jaga pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebisa mungkin bisa di kisaran yang sama dengan angka kuartal III tahun lalu. Kami usaha keras. Agar dari Rp 87,5 triliun yang kami salurkan bisa ditingkatkan sampai Rp 100 triliunan di akhir September ini,” ungkap Budi dalam konferensi pers virtual via YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (16/9).

Budi menjelaskan, dengan menyalurkan dana Rp 100 triliun, dapat berdampak Rp 200 triliun pada GDP nasional di kuartal III.

“Saya bukan ahli ekonomi. Tapi dikasih tahu sama teman-teman di ekonomi, kalau pemerintah menyalurkan uang Rp 100 triliun, dampak ke GDP-nya itu dikalikan angka fiscal multiplier yang sekarang besarnya 2,1. Dampaknya sekitar Rp 200 triliunan,” ungkap Budi.

“Itu sebabnya mengapa kita kejar penyaluran Rp 100 triliun. Sehingga mudah-mudahan bisa berikan dampak GDP sekitar 2,1 kali Rp 100 triliun atau sekitar Rp 220 triliun,” tambahnya.

BELUM PULIH

Sumber: