Politik Uang pada PSU Pilkada 2024 Masih Ditemukan, Perludem: Lemahnya Pengawasan!
Peneliti Perludem Haykal -Antara-
JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 di sejumlah daerah masih diwarnai berbagai persoalan, antara lain praktik politik uang dan lemahnya sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu.
Demikian diungkapkan Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Haykal yang dikutip dari Antara, Sabtu (3/5/2025).
Menurutnya, hal itu adalah dampak dari pengawasan yang kurang ketat," katanya dalam Dialog PHP: Pilkada Pasca-Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Ia mengatakan lemahnya pengawasan dari penyelenggara pemilu turut berkontribusi terhadap maraknya praktik politik uang pada PSU.
BACA JUGA: Bawaslu RI Soroti PSU Pilkada Mahulu, Harap Pelanggaran Sebelumnya Tak Terulang Lagi
BACA JUGA: PSU Pilkada Kukar Tuntas, Aulia–Rendi Raih Mandat Rakyat, Dua Paslon Lain Menerima Hasil
Kemudian, rendahnya partisipasi masyarakat pada PSU juga menjadi sorotan, yang menurut Haykal, disebabkan minimnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"KPU seharusnya lebih aktif mengajak warga, apalagi karena sebagian PSU hanya dilakukan di TPS tertentu. Sosialisasi harusnya bisa lebih gencar, bahkan kalau perlu dilakukan door to door," ujarnya.
Ia menegaskan, bahwa ketidakterlibatan warga pada PSU tidak semata karena apatisme, melainkan karena kurangnya informasi yang mereka terima.
Untuk itu, ia mendorong agar penyelenggara pemilu dapat lebih proaktif menjangkau pemilih di tingkat akar rumput.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
