Komitmen Bangun Sektor Wisata, DPRD Mahulu Datangi Langsung Kementerian Pariwisata RI
DPRD Mahulu saat mengunjungi Kementerian Pariwisata RI di Jakarta dan membahas potensi wisata di Mahulu.-(Foto/ Istimewa)-
“Karena kami dari perbatasan, kami datang memohon perhatian dan support dari pemerintah pusat. APBD kami sangat terbatas untuk membangun sektor ini, kami mohon agar hal ini benar-benar ditindaklanjuti” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD Mahulu, Gohen Merang Sapulete, turut menyuarakan pentingnya kepastian dukungan dari pusat, khususnya terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) pariwisata.
BACA JUGA: Meski Sudah Naik Status, Rumah Sakit GSM Masih Sangat Kekurangan Dokter
BACA JUGA: Komitmen Lestarikan Alam, Pemkab Mahulu Gandeng Yayasan Konservasi Alam Nusantara
Ia mempertanyakan sejauh mana peluang Mahulu mendapatkan DAK, dan mekanisme yang harus ditempuh.
“Apakah Mahulu bisa masuk dalam skema DAK pariwisata, dan langkah seperti apa yang harus kami tempuh agar dana tersebut bisa kami perjuangkan secara konkret” tanya Gohen.
Kemudian Gohen juga menegaskan bahwa DPRD Mahulu bersama pemerintah daerah siap untuk mendorong dan mengawal upaya tersebut hingga ke tingkat pusat.
“Kami akan terus berusaha untuk mengembangkan pariwisata, kami bersama pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin,” ujarnya.
BACA JUGA: Beasiswa Gerbang Cerdas Mahulu Tak Bersifat Mengikat, Penerima Bebas Mengabdi di Luar Daerah
BACA JUGA: Atasi Kekurangan Guru di Kubar dan Mahulu, Ekti: Pola Rekrutmen Guru Maksimalkan Putra-Putri Daerah
Menanggapi hal itu, Asisten Deputi Pengembangan SDM Kepariwisataan, Flora Sintanauli, menyampaikan bahwa pembangunan pariwisata tidak bisa dilakukan secara sektoral.
Ia menekankan perlunya keterlibatan lintas sektor dan dasar regulasi yang kuat agar pengembangan destinasi bisa masuk dalam skema nasional.
“Wisata tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada campur tangan dari berbagai pihak. Kalau hanya Dinas Pariwisata yang bergerak, tidak akan jadi,” kata Flora tegas.
“Apabila sudah tetapkan kawasan strategis, diharapkan segera membuat regulasi bersama pemerintah daerah” lanjutnya.
BACA JUGA: Dampak PSU, Penyusunan RPJMD 2025-2029 Mahulu Ikut Terhambat, RPJMD Lama Masih Dipakai?
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
