Bupati Bonifasius Tegaskan Siap Ikuti Putusan MK, Jamin Pemkab Netral di PSU Mahulu
Bupati Mahakam Ulu, Bonifasius Belawan Geh menjamin netralitas pemerintah daerah dalam PSU Pilkada Mahulu.-(Disway Kaltim/ Iswanto)-
BACA JUGA: Jelang PSU, Polres Kukar Buka Layanan Aduan Lewat Medsos dan WhatsApp
"Dinasti itu hanya ada di kerajaan. Kalau demokrasi, tidak ada dinasti-dinasti seperti itu. Siapapun yang terpilih, itu adalah keputusan masyarakat melalui proses demokrasi yang sah," kata Bonifasius.
Bupati 2 periode ini berharap, PSU di Mahulu bisa berlangsung damai, tanpa intervensi dan tekanan politik dari pihak mana pun.
Ia menegaskan, bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga netralitas dan memastikan PSU berlangsung dengan transparan serta menaati aturan yang berlaku.
Selanjutnya, ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk kembali berpartisipasi di PSU ini, serta memastikan tanggal 24 Mei 2025 dapat menyalurkan hak pilih di TPS.
BACA JUGA: Pemkab Mahulu Target Partisipasi Pemilih di PSU 80 Persen
"Kita berharap PSU ini berjalan damai dan keadilan benar-benar ditegakkan. Jangan ada penzaliman atau intervensi kekuasaan. Demokrasi di Mahulu harus berlangsung secara adil dan rahasia sesuai prinsip pemilu," serunya.
Untuk diketahui, PSU Mahulu yang digelar pada tanggal 24 Mei 2025 itu, disebut-sebut bakal mendapat pengawasan ketat dari Bawaslu.
Selain itu, proses PSU juga akan mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian.
Bahkan ratusan personel Polda Kaltim bakal dikerahkan untuk mengamankan proses PSU di Mahulu.
BACA JUGA: Putusan MK Nomor 176 Ada Potensi Gugatan Lagi di PSU? Begini Penjelasan Ketua KPU Mahulu
Ketua Bawaslu Mahulu, Saaludin menegaskan, pihaknya akan mengawasi dengan ketat semua tahapan PSU, sampai penetapan calon terpilih.
"Tentu kami dari Bawaslu akan mengawasi semua tahapan PSU ini, sejak proses pendaftaran kemarin,” ujar Saaludin kepada NOMORSATUKALTIM, Sabtu (29/3/2025) lalu.
Meski dilakukan pengawasan ketat. Namun, Saaludin memprediksi potensi pelanggaran tetap ada dalam PSU.
Karena itu, diharapkan semua pihak, terutama peserta Pilkada maupun pemerintah daerah bisa belajar dari kejadian sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
