Diskominfo Kutim Perkuat Kendali Informasi Digital untuk Bendung Arus Disinformasi

KUTAI TIMUR, NOMORSTUKALTIM - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyiapkan langkah pengendalian laju disinformasi yang belakangan kian gencar di berbagai platform digital. 

Tren penyebaran kabar yang tidak tervalidasi dinilai mengganggu tata kelola informasi publik dan menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Kepala Diskominfo Kutim, Ronny Bonar menuturkan,  derasnya trafik informasi di media sosial memicu meningkatnya risiko tersebarnya narasi tanpa konfirmasi resmi. 

Ia menilai ruang digital yang semakin terbuka harus dibarengi dengan disiplin verifikasi dari pihak yang menyebarkan informasi.

BACA JUGA: UKW Sangatta Catat Kelulusan Sempurna, Penguji Ingatkan Wartawan Tetap Jaga Etika

BACA JUGA: 13 Desa di Kutim Belum Teraliri Listrik, Ini Daftar Lengkapnya

“Perkembangan teknologi membuat informasi berpindah sangat cepat, tetapi tidak semua informasi itu benar. Di sini lah tantangan kami muncul,” jelas Ronny dalam wawancara baru-baru ini.

Menurutnya, sebagian besar konten yang menimbulkan kegaduhan justru berasal dari kanal luar daerah, sehingga pemerintah setempat tidak memperoleh kesempatan untuk melakukan klarifikasi lebih awal. 

Kondisi ini membuat perbaikan persepsi publik menjadi lebih sulit.

Ronny mengungkapkan bahwa sejumlah kabar yang sempat viral terbukti tidak melalui mekanisme konfirmasi kepada pemerintah daerah. 

BACA JUGA: Kutim Disamakan dengan Daerah Non-Penghasil, DPRD Minta Penjelasan soal DBH

BACA JUGA: Sayid Anjas: Karyawan Luar Daerah Wajib Mutasi NPWP ke Kutim

“Ada berita yang langsung dipublikasikan tanpa menanyakan kebenarannya terlebih dahulu. Dampaknya tentu membuat situasi bias di masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat sering kali menangkap informasi mentah di media sosial sebagai kebenaran mutlak. Ketika informasi tersebut salah, pemerintahan daerah yang paling merasakan konsekuensinya.

Sumber: