Mangrove Kutim Jadi Korban Alih Fungsi, Pemkab Terganjal Kewenangan untuk Menindak

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Kawasan mangrove di pesisir Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur (Kutim), terancam.

Sejumlah pembangunan berdiri di atas lahan yang semestinya berfungsi sebagai kawasan lindung.

Alih fungsi kawasan tersebut menimbulkan kekhawatiran. Mengingat mangrove berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mencegah abrasi, hingga menjadi habitat biota laut.

Sayangnya, aktivitas pembabatan dan pembangunan di atas kawasan mangrove belum mendapat sanksi tegas dari pihak berwenang.

BACA JUGA:Cegah Krisis Ekologi, Pemkab Kutai Timur Rancang Aturan Perlindungan Lingkungan

Padahal aturan jelas menyebutkan, kawasan lindung tidak boleh dialihfungsikan menjadi permukiman maupun infrastruktur lain.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kutim, Aji Wijaya Effendie, mengakui adanya pembangunan di kawasan mangrove Teluk Lingga.

Ia menegaskan hal itu tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

BACA JUGA:Anggaran Terbatas, Perayaan HUT Kutim Ke-26 Tanpa Pakai APBD

“Memang ada beberapa titik yang sudah terbangun. Tapi kita tegaskan, kawasan mangrove itu tidak boleh dialihfungsikan, karena statusnya kawasan lindung,” kata Aji, Minggu 31 Agustus 2025.

Menurutnya, persoalan semakin rumit karena menyangkut masalah kewenangan. Urusan kawasan lindung berada di bawah sektor kehutanan, sementara Pemkab Kutim tidak memiliki dinas kehutanan.

“Itu yang jadi kendala. Kalau bicara sanksi, ya bukan kita yang berwenang penuh. Fungsi kawasan itu ditentukan pemerintah yang lebih tinggi,” jelasnya.

Meski demikian, pemerintah daerah berupaya mencegah agar pembangunan yang terlanjur berdiri tidak semakin meluas.

BACA JUGA:Dishub Kutim Perjuangkan Slot Penerbangan Reguler ke Balikpapan, Target Launching dalam Waktu Dekat

Sumber: