Dinas Pariwisata Kaltim Putar Otak Atasi Penurunan Okupansi Hotel

BACA JUGA: Okupansi Hotel di Balikpapan Merosot, PHRI Sebut Lebaran 2025 dan Jumat Agung Tak Berpengaruh

"Jadi saat ini tidak bisa pakai standar harga kamarnya tinggi, kemudian harga makanannya tinggi, jadi dibutuhkan promo. Meskipun untungnya berkurang, tapi arus kasnya tetap jalan," ujar Ririn.

Dengan menghadirkan ragam promo menarik, diharapkan mampu menarik minat masyarakat untuk tetap memanfaatkan jasa hotel di Kaltim, sehingga pendapatan hotel tetap stabil di tengah efisiensi anggaran. 

"Mau tidak mau, Strateginya harus nurunkan harga. Misalnya sewa ruang pertemuan, seperti itu. Karena sekalipun swasta, ini kan tetap tadi disampaikan dari PHRI, memang realitanya hampir 57 persen itu sumbangsih dari kegiatan pemerintah," imbuhnya.

Ririn memberi contoh efektivitas strategi promo yang telah diterapkan oleh salah satu hotel di Balikpapan.

BACA JUGA: Destinasi di Berau Tidak Cuma Pantai, Summer Camp Sediakan Wisata Edukasi Berbasis Alam

"Seperti salah satu hotel di Balikpapan, per harinya huniannya cukup tinggi, tidak pernah di bawah 50 persen," sambung Ririn.

Tidak hanya hunian, restoran di hotel itu juga terbilang ramai setiap harinya.

"Karena memang lokasinya juga daerah transit, banyak pekerja-pekerja dari luar daerah transit di situ. Jadi setiap breakfast ramai aja," terangnya.

Selain dari sektor pemerintah, menurut Ririn, pihak swasta juga menjadi salah satu penyebab penurunan pendapatan dan okupansi hunian di masing-masing hotel.

BACA JUGA: BPS Sebut Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Pariwisata dan Perhotelan di Balikpapan

"Efisiensi ini tidak hanya di pemerintah, tapi pihak swasta juga ternyata melakukan efisiensi. Bahkan karena efisiensi, banyak pegawai di sektor swasta di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)," terang Ririn.

Dengan adanya gelombang PHK di sektor swasta, juga menunjukkan adanya indikasi kondisi ekonomi yang lesu akibat efisiensi, yang turut berimbas kepada semua sektor termasuk swasta.

"Dampaknya juga berpengaruh pada skala prioritas. Untuk itu, Kami sudah berkoordinasi dengan pengurus PHRI Samarinda dalam mengatasi hal ini, seperti sudah mengusulkan kepada Komisi VII DPR-RI tentang relaksasi atau insentif pajak bagi hotel yang mempertahankan tenaga kerja," ujarnya.

Dispar Kaltim telah mengambil langkah cepat untuk segera mengusulkan implementasi program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan subsidi ulang pekerja terdampak. 

Sumber: