KUTAI TIMUR, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus memperkuat langkah menuju tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui penguatan implementasi program Satu Data Daerah.
Upaya ini diwujudkan dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Satu Data Kabupaten Kutim yang melibatkan seluruh perangkat daerah di Pelangi Room Hotel Royal Victoria, Senin 22 Desember 2025.
Rakor ini menjadi forum strategis untuk menyatukan pemahaman lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pengelolaan data sektoral.
Sebanyak 44 OPD hadir untuk menyelaraskan standar, mekanisme, dan tanggung jawab dalam penyediaan data pemerintah.
BACA JUGA: Mahyunadi Pilih KM 5 untuk TPA Baru Kutim, Dianggap Aman dan Bernilai Infrastruktur
BACA JUGA: Hasil Survei KPK 2025: Nilai Kutim Terendah se-Kaltim, DPRD Dorong Evaluasi Bersama
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setkab Kutim, Trisno menegaskan bahwa pengambilan kebijakan pemerintah ke depan tidak bisa lagi bertumpu pada asumsi.
Menurutnya, data yang valid dan terintegrasi merupakan fondasi utama pembangunan yang berkelanjutan.
“Pemerintahan modern menuntut setiap kebijakan lahir dari data yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Trisno dalam arahannya.
Ia menambahkan, program Satu Data bukan sekadar proyek administratif, tetapi bagian dari perubahan cara kerja birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA: Jelang Nataru, Satpol PP Kutim Akan Tindak Pengguna Petasan Daya Ledak Besar
BACA JUGA: Bappeda Kutim Fokuskan Perencanaan Pembangunan pada Lingkungan dan Transisi Ekonomi
“Setiap angka yang kita kelola merepresentasikan kondisi riil masyarakat. Karena itu, kualitas data sangat menentukan arah kesejahteraan daerah,” tegasnya.
Melalui rakor ini, Pemkab Kutim mendorong optimalisasi Portal Satu Data sebagai wadah integrasi seluruh data sektoral.
Portal tersebut diharapkan mampu menjadi rujukan tunggal bagi perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.