Rudy Mas’ud Sebut Serapan APBD Kaltim 2025 Tidak Terpengaruh OPD Dipimpin Plt

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud menyebut, pelaksanaan program dan serapan APBD 2025 tetap berjalan normal meski sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltim masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt).

Hingga awal November 2025, sedikitnya 10 dari total 37 OPD belum memiliki kepala definitif.

Rudy menegaskan, kondisi tersebut tidak berdampak pada efektivitas kerja dan penyerapan anggaran daerah.

“Secara overall tidak mempengaruhi ya, karena baru saja beberapa yang pensiun. Tapi segera akan masuk PLT-PLT-nya,” ujarnya di Samarinda, belum lama ini.

BACA JUGA: Kebut Serapan Anggaran di Penghujung Tahun, 27 OPD Pemprov Kaltim Kategori Merah

Ia menjelaskan, sejumlah jabatan kosong muncul karena pejabat lama memasuki masa pensiun.

Pemerintah Provinsi saat ini menyiapkan proses penetapan Plt sekaligus membuka seleksi jabatan definitif melalui mekanisme seleksi terbuka (selter).

“Beberapa akan melaksanakan pengisian OPD-OPD, baik secara selter maupun juga secara rolling. Shelter itu artinya seleksi terbuka ya,” kata Rudy.

Seleksi tersebut terbuka bagi aparatur dari internal Pemprov maupun ASN kabupaten, kota, hingga provinsi lain yang memenuhi kompetensi.

BACA JUGA: Kendaraan Dinas Belum Dikembalikan, Inspektorat Kaltim Tegur Kepala OPD

“Seleksi terbuka itu tidak hanya di internal saja. Di eksternal, kabupaten-kota maupun juga di provinsi-provinsi yang lainnya semuanya punya kesempatan yang sama,” ujarnya.

Rudy menyebut, penetapan pejabat definitif akan dilakukan setelah seluruh persiapan administrasi dan keuangan rampung.

Ia meminta semua pihak bersabar karena kegiatan pemerintah menjelang akhir tahun cukup padat.

“Sabar, temu waktu, ya. Kita lagi ngejar ngasih anggaran dan macam-macam. Kegiatan kita cukup padat dan cukup banyak. Tapi semuanya on progress,” ujarnya.

BACA JUGA: TKD Kaltim Dipangkas, Rudy Mas’ud Ingin Pemda Dilibatkan dalam Pembahasan APBN

Menurutnya, pengisian jabatan Plt penting untuk menjamin keberlangsungan proses administrasi dan penggajian pegawai.

“Kalau tidak ada PLT-nya di situ, di setiap OPD, maka akan mengganggu, terutama bagian yang berkaitan dengan penggajian-penggajian,” tutur Rudy.

Ia menegaskan seluruh proses penunjukan Plt dan seleksi pejabat akan dilakukan transparan dan berbasis kompetensi, sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Persentasi (pekerjaan yang sedang berjalan) pasti ada. Tapi semua on track. Kita pastikan berjalan baik,” pungkasnya.

BACA JUGA: Silpa APBD Kaltim 2024 Capai Rp2,59 Triliun, DPRD Minta Perencanaan Anggaran Dievaluasi

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menyebut proses seleksi definitif bagi sejumlah kepala dinas masih berlangsung.

“Terkait pelantikan kepala dinas yang definitif, kan banyak yang masih kosong. Ya, ini dalam proses. Mereka sedang melakukan selter segala macam. Nanti setelah itu baru kita putuskan,” ujarnya.

Seno menambahkan, Pemprov menargetkan pengisian jabatan rampung bertahap melalui rotasi internal, namun tetap membuka peluang bagi pejabat dari daerah lain.

“Sistemnya nanti kalau bisa kita rotasi dulu. Kalau memang kurang, baru bottom up. Bisa jadi ada dari daerah lain juga yang kita tarik ke sini, tapi tentu disesuaikan dengan kompetensinya,” tegasnya.

BACA JUGA: Serapan APBD Kaltim Rendah, Pengamat: Pemerintah dan DPRD Tak Profesional, Masyarakat Dirugikan

Adapun 10 OPD yang masih dijabat Plt hingga awal November 2025, yakni:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) 
2. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) 
3. Dinas Perhubungan (Dishub) 
4. Dinas Perkebunan
5. Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
6. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
8. Asisten III Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltim
9. RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda
10. RSUD Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan