Jabatan Eselon II Pemprov Kaltim Masih Diisi Plt, Rudy: Selambat-lambatnya Januari 2026

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Gubernura Kaltim Rudy Mas'ud meminta publik bersabar terkait rotasi pejabat eselon II yang kembali molor hingga melewati akhir tahun.

Ia menegaskan bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban anggaran OPD menjadi prioritas utama pemprov, sebelum pergeseran jabatan definitif dijalankan.

"Sabar ya, selambat-lambatnya Januari 2026. Kita selesaikan dulu pertanggungjawaban anggaran. Itu sangat penting," ujar Rudy belum lama ini.

BACA JUGA:Pemprov Kaltim Pertimbangkan Skema Swakelola untuk Siasati Penurunan APBD 2026

Awalnya pengisian kekosongan ini ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2025. Namun sampai memasuki Desember prosesnya masih mandek.

Kondisi ini membuat sejumlah posisi strategis dipimpin pelaksana tugas (Plt).

Rudy menegaskan bahwa keterlambatan itu bukan akibat tarik-menarik kepentingan politik maupun praktik transaksional dalam pengisian jabatan.

BACA JUGA:Selama Operasi Zebra Mahakam 2025, Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Turun 16 Persen

Ia ingin memastikan bahwa setiap proses berlangsung bersih dan tidak terkontaminasi kepentingan pribadi atau kelompok.

"Yang jelas kalau di Pemprov Kaltim tidak ada, tidak ada praktik transaksional. Saya pastikan tidak ada jual beli jabatan," tegasnya.

BACA JUGA:Pasca Insiden Kebakaran Pabrik Samator di Samboja, Produksi dan Distribusi Tetap Terjaga

Kendati demikian, perpanjangan waktu yang terus berulang memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pemerintahan.

Sebab OPD yang terlalu lama dipimpin Plt berpotensi menghadapi keterbatasan dalam pengambilan keputusan strategis.

Ketiadaan pejabat definitif secara alami menghambat ruang gerak organisasi, terutama dalam hal kebijakan jangka panjang yang membutuhkan kepemimpinan penuh dan stabil.

Sumber: