JAKARTA, NOMORSATUKALTIM – Koalisi Masyarakat Sipil resmi dilaporkan ke polisi setelah aksi protes mereka terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Insiden ini terjadi saat kelompok aktivis tersebut mendatangi rapat Panitia Kerja (Panja) RUU TNI yang berlangsung tertutup di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, pada Sabtu (15/3/2025).
Mereka menuntut agar pembahasan RUU TNI dilakukan secara terbuka.
Namun, aksi mereka justru berujung pada laporan dugaan gangguan ketertiban umum yang diterima oleh Polda Metro Jaya.
BACA JUGA: PDI Perjuangan Yakin Menang, Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kukar Jadi Ajang Pembuktian
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi, membenarkan adanya laporan tersebut.
Ia menyebut, laporan dilayangkan berkaitan dengan dugaan tindak pidana mengganggu ketertiban umum.
"Benar, Polda Metro Jaya menerima laporan dugaan tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan atau perbuatan memaksa disertai ancaman kekerasan dan atau penghinaan terhadap penguasa atau badan hukum di Indonesia," ujar Ade Ary, dikutip dari Antara, Senin (17/3/2025).
Pelapor dalam kasus ini, kata Ade Ary, berinisial RYR, seorang sekuriti di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat.
BACA JUGA: THR bagi ASN Diperkirakan Cair Pekan Ketiga Maret 2025, Besarannya Menunggu Juknis
Menurut laporan yang diterima kepolisian, sekitar pukul 18.00 WIB, tiga orang yang mengaku berasal dari Koalisi Masyarakat Sipil memasuki Hotel Fairmont dan langsung berteriak di depan pintu ruang rapat pembahasan revisi UU TNI.
Mereka menuntut agar rapat tersebut dihentikan karena dianggap dilakukan secara diam-diam dan tertutup.
Atas insiden tersebut, RYR mengaku mengalami kerugian dan langsung membuat laporan di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut.
Laporan tersebut telah teregistrasi dengan nomor LP/B/1876/III/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA pada Sabtu, 15 Maret 2025.
BACA JUGA: Kebakaran di Kubar Hanguskan 16 Rumah dan 9 Gedung Walet, Warga Harapkan Bantuan Pemerintah