Bantah Kabar Pemblokiran Anggaran, Otorita Sebut Pembangunan IKN Jalan Terus

JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan sesuai rencana.

Pernyataan OIKN ini membantah kabar yang menyebutkan adanya penghentian proyek serta pemulangan pekerja akibat pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan.

Juru Bicara OIKN sekaligus Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw, memastikan bahwa pembangunan tahap kedua IKN (2025-2029) tetap berlanjut.

"Program pembangunan IKN tahap dua (tahun 2025-2029) ditujukan untuk menyiapkan sarana dan prasarana dengan target menjadikan Nusantara sebagai Ibu Kota Politik Republik Indonesia pada 2028," kata Troy, dikutip dari Antara, Sabtu (8/2/2025).

BACA JUGA: Anggaran Pembangunan IKN Diblokir, Menteri PU: Buat Beli Makan Siang

BACA JUGA: Pemkab PPU Bakal Rombak Hutan Kota, Disebut-Sebut Mirip Konsep IKN

Ia menjelaskan bahwa pembangunan tahap kedua akan difokuskan pada pengembangan ekosistem yudisial dan legislatif serta infrastruktur pendukung lainnya. 

Pemerintah telah menetapkan skema pembiayaan untuk pembangunan ini, yang mencakup Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp48,8 triliun, skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp60,93 triliun, serta investasi swasta yang hingga Februari 2025 diproyeksikan telah mencapai Rp6,49 triliun.

OIKN juga membantah kabar yang menyebutkan bahwa para pekerja IKN akan dimobilisasi kembali ke daerah asal mereka.

"Tidak benar ada info bahwa para pekerja akan dimobilisasi ke daerah masing-masing," tegas Troy.

BACA JUGA: Perjalanan Peyek Kerang di Tangan Erlina, dari Babulu Laut ke IKN sebagai Oleh-Oleh Khas

BACA JUGA: OIKN Mulai Bebaskan Lahan untuk Pembangunan Tol IKN - Bandara SAMS Segmen 1A

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan bahwa pihaknya hingga saat ini belum merealisasikan atau membelanjakan anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2025. 

Hal ini terkait dengan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah, di mana anggaran Kementerian PU mengalami pemotongan sebesar Rp81,38 triliun, dari total Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun.

Sumber: