BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM.COM - Maraknya politik uang dalam proses pencalonan pemimpin kepala daerah menjadi sorotan pengamat politik.
Mangara Gultom, pengamat politik di Balikpapan, mengatakan praktik politik uang ini harus mendapat perhatian lebih untuk menjamin proses demokrasi yang sehat dan adil.
Menurut Gultom, masih ada kemungkinan untuk mengadakan Pemilu atau Pilkada tanpa politik uang, dan harapan ini harus terus dipupuk.
"Partai politik yang mendapatkan legitimasi konstitusi seringkali melakukan 'lompatan kinerja' dalam pengusulan calon pemimpin. Akibatnya uang menjadi alat vital dalam mensukseskannya," ungkap Gultom pada Kamis (1/8/2024).
BACA JUGA: Stiker Bacalon Marak di Angkot, Bawaslu Kaltim Sebut Belum Berwenang Menindak (disway.id)
Ia menambahkan bahwa praktik politik uang tidak hanya mencederai semangat demokrasi, tetapi juga merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan pemimpin berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan sekadar popularitas yang dibeli dengan uang.
Menurut Gultom, kelemahan dalam proses kaderisasi partai politik menjadi akar masalah maraknya politik uang di Balikpapan.
"Harapan untuk perubahan masih ada, namun saat ini kita sedang terhipnotis oleh kegagalan partai politik dalam mengkader calon pemimpin sesuai Undang-Undang Partai Politik," tegas Gultom.
Ia juga menjelaskan bahwa partai politik cenderung mengusung calon yang memiliki elektabilitas tinggi tanpa mempertimbangkan kualitas dan integritas yang didapat melalui proses kaderisasi yang panjang.
BACA JUGA: Wujudkan Pilkada 2024 Tanpa Politik Uang, Bawaslu Balikpapan Libatkan Banyak Stakeholder (disway.id)
"Jika pengusulan calon pemimpin masih berdasarkan elektabilitas atau popularitas, politik uang menjadi pelik untuk dihindari," pungkasnya.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Bawaslu Balikpapan, Wasanti, menjelaskan upaya mencegah politik uang. Bawaslu bersama Kejaksaan akan mengawal penegakan hukum Pilkada ketika memasuki masa kampanye.
“Bawaslu juga berkomitmen untuk menjaga Pilkada Bersih dengan menekankan pentingnya menghindari politik uang dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN),” katanya.
Senada dengan Wasanti, Komisioner Bawaslu Kota Balikpapan, Ahmadi Aziz, menerangkan bahwa misi Bawaslu untuk mewujudkan Pilkada atau Pemilu tanpa politik uang dapat terwujud.
BACA JUGA: Wacana Perppu UU MD3, Kursi Ketua DPR RI Ditentukan Lewat Koalisi (disway.id)
"Bisa terwujud, dengan catatan bahwa seluruh stakeholder bersama-sama dalam pendidikan politik. Khususnya para calon, agar dalam kampanye tidak menggunakan money politik tetapi adu gagasan dan visi misi," jelas Ahmadi saat dikonfirmasi terpisah. (*)