Wujudkan Pilkada 2024 Tanpa Politik Uang, Bawaslu Balikpapan Libatkan Banyak Stakeholder

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah stakeholder, dalam rangka menciptakan Pilkada bersih di Kota Beriman, di Novotel Balikpapan, Rabu 31 Juli 2024. 

Bawaslu Balikpapan sendiri mengangendakan sebanyak 38 kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi (rakor) di tingkat Kota dan Kecamatan, sebagai langkah strategis menjelang Pilkada 2024 ini. 

Ketua Bawaslu Balikpapan, Wasanti, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dan mempersiapkan mereka menghadapi masa kampanye.

BACA JUGA:Sanksi Pidana Menanti PKL Pasar Pandansari jika Terus Berjualan di Fasilitas Umum

“Idealnya, sosialisasi itu dilakukan di awal. Jadi ketika nanti masuk ke tahap kampanye, masyarakat yang sudah kami sentuh mudah-mudahan bisa mengerti apa yang menjadi tugas dan wewenang mereka,” ujar Wasanti, pada Rabu (31/7/2024).

Wasanti juga merinci bahwa dari 38 kegiatan tersebut, 12 di antaranya akan dilaksanakan di tingkat Kecamatan. Dengan dua kali sosialisasi di masing-masing dari enam Kecamatan di Balikpapan. Sisanya akan difokuskan di tingkat Kota, untuk mempersiapkan berbagai aspek terkait tahapan kampanye. 

Bawaslu Balipapan juga melibatkan berbagai stakeholder penting dalam kegiatan ini. Termasuk kejaksaan, akademisi, LSM, dan pemerintah kota. 

“Kami menganggap ini mewakili seluruh elemen,” tutur Wasanti.

BACA JUGA:Keburu Diciduk Polisi, Dua Sejoli di Balikpapan Gagal Nyabu

Untuk narasumber dari Kejaksaan Negeri Balikpapan, Wasanti menjelaskan pihak Kejaksaan ini nantinya akan mengawal penegakkan hukum Pilkada ketika memasuki masa kampanye. 

Selain sosialisasi, Bawaslu juga berkomitmen untuk menjaga Pilkada Bersih dengan menekankan pentingnya menghindari politik uang dan menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Perempuan berjillbab ini menegaskan bahwa Bawaslu akan transparan dalam pengelolaan anggaran hibah sebesar 17,5 miliar rupiah, dengan alokasi sekitar 2,1 miliar rupiah untuk kegiatan sosialisasi.

“Meskipun anggaran kami melimpah, kami dibatasi peraturan dalam pelaksanaan sosialisasi,” ungkap Wasanti.

BACA JUGA:Pemkot Balikpapan Lanjutkan Eksekusi Lahan untuk RSIA Sayang Ibu, Warga Bongkar Bangunan Sendiri

Dia juga menyoroti perubahan paradigma Bawaslu yang kini lebih fokus pada edukasi masyarakat daripada hanya penanganan pelanggaran. 

Sumber: