Balikpapan, NOMORSATUKALTIM - Rapat Teknis Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2024 dengan tema "Penguatan Sinergitas Antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk Mewujudkan Desa Maju dan Mandiri" digelar di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat (21/6/2024). Berbagai strategi dan intervensi telah direncanakan untuk memastikan desa-desa di Kalimantan Timur dapat mencapai status maju dan mandiri.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, Puguh Harjanto, memimpin rapat ini dengan bertujuan untuk mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai stakeholder guna memastikan pembangunan di desa-desa di Kalimantan Timur berjalan efektif dan aspiratif.
"Tujuan dari rapat teknis ini adalah untuk berkolaborasi dengan stakeholder dan memastikan pembangunan di desa-desa di Kaltim mendapat aspirasi yang maksimal," ujar Puguh Harjanto.
Lebih lanjut, Puguh mengatakan bahwa saat ini masih ada 5 desa tertinggal di Kalimantan Timur. Dan dari evaluasi terbaru, satu desa di Berau dan empat desa di Kutai Barat sudah mengalami peningkatan status.
“Namun empat desa di Kutai Barat belum bisa naik status karena beberapa kendala, termasuk status areal yang masuk kawasan hutan produksi,” jelasnya.
Puguh menambahkan bahwa strategi khusus dan dukungan DPRD sangat diperlukan. Menurutnya, tidak hanya untuk menyelesaikan desa tertinggal, tetapi semua yang masuk dalam parameter Indeks Desa Membangun (IDM) bisa tercapai.
“Kehadiran seluruh stakeholder mulai dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) provinsi, kabupaten, dan pendukung dari Kemendagri sangat diharapkan untuk bekerja sama mencapai target ini,” tutur Puguh.
Upaya intervensi telah dilakukan, kata Teguh, termasuk pembangunan infrastruktur di desa-desa di Kutai Barat. Seperti infrastruktur jalan yang menjadi salah satu sarana terpenting dalam penilaian. Menurutnya, dengan adanya infrastruktur yang baik, akses masyarakat akan terfasilitasi dengan baik.Adapun rincian desa yang masih berstatus tertinggal di Kutai Barat meliputi Desa Gerunggung, Tanjung Soke, Kampung Lemper, dan Deraya.
Berbagai program telah diintervensi oleh DPMPD Kaltim, mulai dari pengembangan BUMDes, pendampingan aparatur, kegiatan usaha alternatif, hingga program kepemudaan dan karang taruna.
"Target kita tahun depan harus sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Syukur-syukur bisa maju mandiri," pungkas Puguh Harjanto.
Sementara itu pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Veridiana Huraq Wang, juga menyampaikan pandangannya. "Anggaran untuk dinas pemberdayaan Alhamdulillah ada peningkatan tahun ini. Mudah-mudahan ini bisa mensupport kinerja untuk dinas pemberdayaan agar lebih proaktif lagi membangun desa-desa yang ada di Kaltim,” ujar Veridiana.
Veridiana mengapresiasi pencapaian Kabupaten Mahulu yang berhasil meningkatkan status delapan desa tertinggal menjadi desa berkembang dalam satu tahun. "Untuk Kutai Barat, kami dari DPRD juga tidak tinggal diam. Setelah rakor, kami langsung memfasilitasi rapat kerja dengan dinas terkait dan kepala desa dari enam desa tertinggal," tambahnya.
Dari enam desa tersebut, kini tinggal empat yang berstatus tertinggal.
“Dengan strategi bertahap dan terukur, Kalimantan Timur berharap seluruh desa tertinggal dapat mencapai status maju dan mandiri,” tambah Veridiana. (Chandra/Sam/Adv/Diskominfo Kaltim)