DPMPD Kaltim Gelar Rakor Wujudkan Pertumbuhan Ekonomi Desa dan Kelurahan

Balikpapan, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menggelar rapat koordinasi se-Kalimantan Timur dengan tema "Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Desa dan Kelurahan Menuju Masyarakat Kalimantan Timur Sejahtera", pada Senin (24/6/2024) di Ballroom Hotel Gran Senyiur Balikpapan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kaltim, Puguh Harjanto, menyampaikan, hari ini pihaknya melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pertumbuhan masyarakat desa dan kelurahan, dengan fokus pada tema yakni pertumbuhan ekonomi desa.

Puguh Harjanto menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholder dalam mendukung pembangunan desa serta ekonomi desa. 

"Seluruh stakeholder bisa bersinergi, berkolaborasi mendukung bagaimana peran desa pembangunan desa serta ekonomi desa semakin maju. Kami sangat berharap banyak masukan dari stakeholder kita," ujarnya.

Rapat ini mengundang kepala desa, lurah, camat, serta seluruh stakeholder dari kabupaten dan provinsi. 

"Ajang ini menjadi silaturahmi sekaligus desain bagaimana membangun desa, upaya kita bersama untuk bisa memaksimalkan peran kita dalam kolaborasi," tambah Puguh.

Puguh mengungkapkan bahwa salah satu poin penting dalam rapat adalah upaya penjajakan ekspor produk-produk unggulan desa, memaksimalkan infrastruktur, termasuk listrik, internet, akses telepon, dan infrastruktur jalan. 

"Masih ada PR kita, 4 desa tertinggal di Kaltim yang kita harap dengan intervensi dan kolaborasi bersama, tahun depan bisa kita selesaikan, hingga naik kelas menjadi desa berkembang," tegas Puguh.

Adapun untuk penjajakan produk-produk unggulan, tergantung dari potensi masing-masing desa.

Ia menerangkan bahwa masih akan melakukan mapping market, apa saja yang dapat dijajaki, salah satunya seperti rumput laut yang sudah berhasil memasuki pasar ekspor.

“Rumput laut itu juga memungkinkan, dan kita juga memulai pendekatan dengan potensi desa,” ujar Puguh.

Ditambah lagi, kesiapan financial yang menurut Puguh juga harus dimaksimalkan terutama untuk upaya ketahanan pangan.

Sedangkan terkait peralihan status Kalimantan Timur ke IKN, Puguh mengungkapkan perlunya kebijakan yang dirumuskan bersama dan kemungkinan adanya FGD lanjutan. 

Sumber: