Ekploitasi SDA Dibatasi, Pemkot Bontang Harap Pemerintah Pusat Kasih Solusi

BONTANG, NOMORSATUKALTIM - Pemkot Bontang menilai kebijakan pembatasan eksploitasi sumber daya alam (SDA) punya target besar. Yakni menjaga keberlanjutan ekonomi dan lingkungan jangka panjang.

Hal itu disampaikan Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.  Ia mengatakan, eksploitasi besar-besaran memang mampu mendatangkan keuntungan cepat.

Disisi lain, tindakan tersebut berisiko mempercepat habisnya sumber daya. Alhasil memicu pengangguran di masa depan.

“Hasil cepat, tetapi cepat juga habisnya. Habis cepat, lapangan pekerjaan juga hilang. Lebih baik satu sektor yang berjalan secara berkelanjutan daripada banyak tetapi habis sekaligus,” kata Neni, Kamis, 7 Mei 2026.

BACA JUGA:TPP ASN di Bontang Berpotensi Terpangkas, Pemindahan Pos Anggaran Sulit Terealisasi

Karena itu, Neni berpendapat, pemerintah pusat pastinya telah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menetapkan kebijakan tersebut.

Termasuk keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Meski demikian, Neni tidak menampik bahwa dampak kebijakan tersebut tetap dirasakan daerah.

Kota Taman misalnya, memiliki banyak tenaga kerja yang terhubung langsung maupun tidak langsung dengan sektor pertambangan dan industri berbasis SDA.

BACA JUGA: Orang Tua Makin Selektif Pilih Daycare, Sertifikasi jadi Penilaian

Misalnya saja di lingkungan pertambangan milik PT Indominco Mandiri. Sekitar 500 orang terancam mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK).

Saat ini, tahap awal saja sudah ada 102 orang yang telah di-PHK oleh perusahaan tersebut. Kondisi ini pun akan tetap berlanjut.

"Jika aktivitas industri melambat, efeknya bisa menjalar ke sektor lain seperti perdagangan, jasa, hingga UMKM. Karena, selama ini dua sektor ini hidup dari perputaran ekonomi pekerja industri," katanya lagi. 

Karena itu, Neni berharap kebijakan pengelolaan SDA tidak hanya berhenti pada pembatasan eksploitasi, tetapi juga dibarengi langkah konkret untuk memperkuat ekonomi daerah. 

Sumber: