TPP ASN di Bontang Berpotensi Terpangkas, Pemindahan Pos Anggaran Sulit Terealisasi

BONTANG, NOMORSATUKALTIM - Pengalihan anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) ke pos belanja barang dan jasa di Kota Bontang, sulit terealisasi.

Alasannya, kebijakan tersebut terkendala aturan pengelolaan anggaran dari pemerintah pusat. Sehingga, beban untuk TPP, tetap pada pos belanja pegawai yang alokasi anggarannya juga dibatasi hanya 30 persen dari APBD.

Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni mengatakan, TPP merupakan belanja rutin yang dibayarkan setiap bulan.

Anggaran tersebut tidak bisa begitu saja dipindahkan ke pos belanja barang dan jasa yang sifat penggunaannya berbeda.

BACA JUGA: Wali Kota Bontang Ingin Selamatkan TPP ASN agar Tidak Terpangkas

BACA JUGA: Keluh Kesah PPPK Bontang: TPP Dipangkas, SK Pegawai Terlanjur Digadai

“Kalau dialihkan, ternyata tidak bisa karena TPP sifatnya rutin setiap bulan. Sementara belanja barang dan jasa tidak diperbolehkan untuk pola seperti itu,” katanya, Rabu, 6 Mei 2026.

Besarnya alokasi TPP di Bontang juga berdampak langsung terhadap komposisi belanja pegawai dalam APBD.

Pemkot harus tetap menyesuaikan dengan ketentuan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen sesuai regulasi nasional. Karena itu, potensi penyesuaian hingga pemangkasan TPP masih terus dihitung Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Di sisi lain, TAPD juga tengah menghitung proyeksi kemampuan APBD Bontang 2027 yang sementara diperkirakan hanya berada di kisaran Rp1,6 triliun.

BACA JUGA: Guru Non-ASN Dilarang Mengajar di Sekolah Negeri Mulai 2027, Bontang Minta Diskresi

BACA JUGA: Defisit Anggaran, Pemkot Bontang Pastikan Bantuan UKT Tetap Jalan

Angka tersebut belum termasuk dana kurang salur dari pemerintah pusat senilai sekitar Rp450 miliar yang hingga kini belum bisa dimasukkan ke struktur utama APBD 2027.

“Dampaknya bisa ke semua sektor. Perputaran ekonomi Bontang juga banyak ditopang ASN, karena TPP mereka ikut beredar di masyarakat,” ucapnya.

Sumber: