Pemkab Kutim Fokus Pengendalian Inflasi hingga Mitigasi Bencana Jelang Nataru

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai mempersiapkan langkah pengamanan dan mitigasi memasuki masa Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Persiapan tersebut akan dikonsolidasikan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Forkopimda Plus yang dijadwalkan digelar pada 8 Desember 2025.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman menyebutkan, rakor ini menjadi forum penting untuk memastikan seluruh instansi dan stakeholder bergerak dengan arah yang sama dalam menjaga stabilitas daerah selama libur panjang akhir tahun.

Ia menegaskan, agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari koordinasi tingkat nasional yang sebelumnya digelar oleh Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian, lembaga pusat, serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

BACA JUGA: Banjir dan Karhutla, 2 Ancaman Utama Bencana di Kutim

“Rakor ini kita lakukan sebagai kelanjutan dari pembahasan nasional. Fokusnya pada pengamanan Nataru dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana,” kata Ardiansyah, 1 Desember 2025.

Menurutnya, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan dipanggil untuk memberikan pemaparan teknis terkait langkah antisipasi sesuai kewenangan masing-masing.

Beberapa poin penting yang akan dibahas meliputi pengendalian inflasi, stabilitas harga bahan pokok, kesiapan jalur transportasi, hingga optimalisasi fasilitas umum yang rawan terdampak cuaca ekstrem.

“Termasuk kesiapan sembako, kondisi jalan, drainase, dan kesiapan BPBD dalam menghadapi cuaca ekstrem,” jelasnya.

BACA JUGA: BPS Kutim Verifikasi Calon Peserta Sekolah Rakyat, Pastikan Masuk Kategori Miskin Ekstrem

Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor seperti TNI, Polri, Basarnas, Damkar, serta lembaga kesehatan akan menjadi bagian prioritas dalam memastikan respons penanganan berjalan cepat dan terukur.

Ardiansyah juga menginstruksikan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperkuat penyebaran informasi kebencanaan melalui fasilitas publik.

Seluruh videotron di Kutim akan menampilkan data prakiraan cuaca dari BMKG selama 2 bulan. Penayangan informasi tersebut dimulai akhir November hingga Januari 2026 agar masyarakat dapat memperoleh peringatan dini secara mudah, cepat, dan akurat.

“Ini penting supaya masyarakat bisa mengetahui kondisi cuaca dan risiko bencana secara real time,” ucapnya.

Sumber: