Minim Fasilitas Medis di Kembang Janggut, DPRD Kukar Desak Pemkab Bertindak

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dari Daerah Pemilihan (Dapil) VI, Erwin, menyoroti keterbatasan fasilitas dan tenaga medis di Kecamatan Kembang Janggut. Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terus terhambat.

Menurutnya, hingga kini wilayah Kembang Janggut yang cukup luas dan berpenduduk padat hanya dilayani oleh satu puskesmas. Kondisi ini membuat pelayanan kesehatan belum optimal, terlebih dengan jarak antar desa yang berjauhan sehingga menyulitkan warga mendapatkan penanganan cepat.

“Untuk Kecamatan Kembang Janggut kayaknya agak kurang fasilitas kesehatannya, karena hanya satu puskesmas untuk wilayah seluas itu dan penduduk sebanyak itu,” ujar Erwin, belum lama ini.

Baca Juga: PPU Perlu Rest Area, Lokasi Dibangun di Waru

Politisi asal Dapil VI itu menjelaskan, persoalan tak hanya berhenti pada minimnya fasilitas, namun juga terkait keterbatasan tenaga medis yang bertugas. Sebagian besar petugas kesehatan berasal dari luar daerah dan tidak menetap secara permanen di wilayah tersebut.

“Rata-rata tenaga medis di sana itu orang jauh, jadi mereka jarang berdomisili tetap. Kadang hanya beberapa hari dalam seminggu, lalu kembali ke kampung halamannya,” jelasnya.

Kondisi ini, lanjut Erwin, kerap menimbulkan keluhan dari masyarakat yang merasa kesulitan memperoleh pelayanan medis secara konsisten. Ia juga menyebut beberapa fasilitas kesehatan di kecamatan tersebut mengalami kerusakan, sementara alat-alat medis yang tersedia masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Ia berharap pemerintah daerah, terutama eksekutif, segera menindaklanjuti persoalan ini dengan menambah jumlah tenaga medis dan memperluas pembangunan fasilitas kesehatan di beberapa titik strategis agar pelayanan bisa lebih merata.

Baca Juga: DPRD Kukar Kebut Pembahasan RPJMD 2025–2029, Ditarget Rampung Awal November

“Harapan kita, pemerintah bisa menyeleksi ulang tenaga medis yang ditempatkan di sana. Sebaiknya mereka yang benar-benar bersedia tinggal di wilayah tugas, agar pelayanan bisa lebih konsisten,” tegasnya.

Meski begitu, Erwin mengapresiasi langkah pemerintah desa yang sudah berinisiatif mengalokasikan anggaran untuk menggaji tenaga medis secara mandiri. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan komitmen desa dalam meningkatkan layanan kesehatan, meski keterbatasan anggaran menjadi kendala utama.

“Desa memang sudah berupaya, tapi tetap harus ada perhatian dari pemerintah kabupaten untuk memperkuat fasilitas dan tenaga medis. Kalau tidak, masyarakat di daerah terpencil akan terus kesulitan mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” pungkasnya. (*)

Sumber: