Pendapatan Nelayan Pesisir Kukar Anjlok, DPRD Akan Dalami Penyebabnya

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Anggota Komisi II DPRD Kutai Kartanegara, Eko Wulandanu, menyoroti persoalan turunnya daya beli masyarakat yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi pelaku usaha kecil, terutama para nelayan dan petani ikan di sejumlah wilayah Kukar. 

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena turut menekan penghasilan masyarakat pesisir. Penurunan daya beli disebut turut memengaruhi rantai ekonomi di tingkat bawah, khususnya dalam transaksi jual beli hasil tangkapan nelayan. 

Sejumlah kelompok tani nelayan yang beraktivitas di bidang perikanan melaporkan kondisi ini kepada DPRD Kukar. Mereka mengeluhkan hasil tangkapan sulit dijual di pasar karena permintaan menurun cukup drastis.

“Turunan ini berdampak langsung pada masyarakat. Jual beli dan segala macam kegiatan ekonomi masyarakat ikut terpengaruh, terutama teman-teman nelayan,” ungkap Eko Wulandanu, saat ditemui usai rapat Paripurna, Jumat (7/11/2025).

Baca Juga: Tak Ganggu Anggaran Daerah, Pembentukan 8 Desa Baru di Kukar Resmi Diketok

Ia menjelaskan, laporan dari kelompok tani dan nelayan telah diterima pihaknya serta beberapa komisi lain di DPRD Kukar. Berdasarkan pengakuan masyarakat, pendapatan mereka menurun tajam sejak pertengahan tahun. Kondisi pasar yang lesu membuat hasil ikan sulit terjual, sementara biaya operasional melaut tetap tinggi.

“Beberapa kelompok nelayan melaporkan bahwa terjadi penurunan pendapatan dan kesulitan dalam menjual hasil ikannya. Faktor utamanya karena daya beli masyarakat yang menurun jauh,” ujarnya.

Legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menuturkan, DPRD Kukar akan melakukan pengawasan lapangan untuk memastikan penyebab utama penurunan daya beli masyarakat tersebut. 

Baca Juga: APBD Kukar 2026 Turun Drastis, Ketua DPRD Minta Dukungan Dana Pusat untuk Proyek Strategis IKN

Menurutnya, momentum kunjungan kerja dan reses dewan ke daerah bisa dimanfaatkan untuk menggali langsung situasi di lapangan dan mendengarkan aspirasi masyarakat secara terbuka.

“Kami akan pelajari lebih jauh melalui kegiatan pengawasan ke lapangan. Ini jadi momentum bagi seluruh anggota DPRD untuk melihat penyebab pasti kenapa masalah ini bisa terjadi,” katanya.

Dugaan sementara, lanjut Eko, penurunan daya beli masyarakat turut dipengaruhi oleh perlambatan peredaran uang daerah akibat penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini membuat pergerakan ekonomi menjadi lebih lambat dan berdampak pada sektor konsumsi rumah tangga.

“Sementara dugaan kami, penurunan APBD ikut berdampak pada turunnya daya beli masyarakat. Akibatnya, masyarakat yang bergerak di bidang perikanan kesulitan menjual hasil ikannya,” terangnya.

Baca Juga: Razia Hotel Melati dan Kos di Tenggarong: 34 Pasangan Tidak Sah Diamankan, 1 Positif HIV

Ia menambahkan, dari hasil pantauan di lapangan, masyarakat kini lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya. Pola konsumsi pun bergeser, dari sebelumnya membeli ikan, ayam, atau daging, kini banyak warga beralih ke bahan pangan yang lebih murah seperti tahu, tempe, dan sayur-sayuran.

“Terindikasi konsumen lebih banyak membeli lauk pauk seperti tahu, tempe, dan sayur-sayuran. Biasanya mereka beli ikan untuk konsumsi harian, tapi sekarang lebih memilih bahan makanan yang lebih terjangkau,” jelasnya.

Eko menegaskan, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD Kukar untuk segera mencari solusi jangka pendek maupun panjang. Pihaknya akan mendorong agar pemerintah daerah menyiapkan langkah pemulihan ekonomi masyarakat, baik melalui intervensi pasar, bantuan bagi kelompok nelayan, maupun optimalisasi belanja daerah yang dapat menggerakkan ekonomi rakyat.

“Ini menjadi PR bagi kita semua di DPRD untuk memastikan penyebab awalnya dan mencari solusi ke depan seperti apa. Harapannya, daya beli bisa kembali pulih dan ekonomi masyarakat, khususnya nelayan, dapat berjalan normal lagi,” pungkas Eko. (*)

Sumber: