Permintaan Benih Sawit Melonjak hingga Kaltara

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM -Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan energi berkelanjutan, termasuk pada sektor perkebunan kelapa sawit yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi daerah. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim, Ahmad Muzakkir, menyebut program energi baru terbarukan (EBT) tetap menjadi bagian penting dari arah kebijakan pembangunan daerah.

Ia menjelaskan, integrasi konsep energi berkelanjutan dalam sektor perkebunan, khususnya sawit, dinilai memiliki potensi besar.

Namun, implementasinya tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan pendanaan yang memadai serta keterlibatan sektor swasta yang kuat di Kalimantan Timur.

BACA JUGA: Dari Dapur Rumah Tangga hingga Bahan Bakar Pesawat, Industri Sawit Kini Perluas Manfaat Produk Turunannya

"Energi baru terbarukan itu tetap menjadi program yang dilanjutkan oleh pemerintah. Hanya saja memang perlu dukungan pendanaan dan sangat tergantung pada peran swasta yang ada di Kalimantan Timur," ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

Menurut Muzakkir, peran swasta menjadi krusial karena sebagian besar aktivitas perkebunan sawit berada dalam pengelolaan perusahaan.

Dengan kolaborasi yang baik, pemanfaatan limbah sawit seperti tandan kosong dan limbah cair (POME) dapat dioptimalkan menjadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan.

Di sisi lain, ia juga menyoroti tren peningkatan kebutuhan produk sawit secara nasional yang berdampak langsung pada tingginya permintaan benih sawit.

BACA JUGA: Bupati Kukar Perintahkan Camat dan Kades Kawal Plasma Produktif untuk Warga Sekitar Perkebunan Sawit

Kalimantan Timur, yang dikenal sebagai salah satu daerah penghasil benih dan bibit unggul, turut merasakan lonjakan permintaan tersebut.

"Kalau kita melihat kebutuhan secara nasional, produk sawit ini terus meningkat. Di Kalimantan sendiri, sebagai salah satu daerah penghasil benih, tentu ada dampaknya, terutama pada kebutuhan bibit," jelasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah daerah melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terus menjalankan fungsi pembibitan.

Sumber: