Permintaan Benih Sawit Melonjak hingga Kaltara

Selain itu, masyarakat juga dilibatkan sebagai penangkar benih, dengan tetap berada dalam sistem pengawasan pemerintah guna menjaga kualitas dan legalitas.

BACA JUGA: Ikuti Arahan Prabowo, Kutim Bersiap Bangun Industri Sawit Terpadu lewat KEK Meloy

"Untuk benih sawit, kita memang memiliki UPTD yang melakukan pembibitan. Tapi bukan hanya itu, masyarakat juga ada yang menjadi penangkar benih dan itu dalam pengawasan kita," katanya.

Ia menegaskan, tingginya permintaan benih sawit harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat.

Pemerintah tidak ingin peredaran benih ilegal yang berpotensi merugikan petani, baik dari sisi produktivitas maupun kualitas hasil panen.

"Saat ini kebutuhan benih sawit memang sangat tinggi. Tapi ini juga perlu pengawasan, karena kita tidak ingin ada bibit-bibit ilegal," tegasnya.

BACA JUGA: Disbun Berau Arahkan Petani Akses Dana BPDP untuk Subsidi Peremajaan Sawit

Lebih lanjut, Ahmad Muzakkir menyebutkan bahwa cakupan pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah tidak hanya terbatas di wilayah Kalimantan Timur, tetapi juga menjangkau hingga Kalimantan Utara.

Hal ini mengingat adanya keterkaitan distribusi benih dan aktivitas perkebunan di kedua wilayah tersebut.

"Wilayah kerja kita masih sampai ke Kalimantan Utara. Jadi memang pengawasan dan pembinaan itu juga menjangkau ke sana," ungkapnya.

Terkait kualitas pembibitan, ia memastikan adanya upaya peningkatan mutu serta dorongan terhadap inovasi dalam menghasilkan benih unggul.

BACA JUGA: PPU Hanya Terima Rp2 Miliar dari DBH Sawit, Bupati Mudyat Target Naik Jadi 15 Persen

Sebagai komoditas unggulan daerah, sektor sawit dituntut mampu menjaga daya saing melalui kualitas produksi yang konsisten.

Meski demikian, ia mengaku belum dapat merinci secara angka terkait peningkatan produksi maupun kebutuhan benih sawit yang terjadi saat ini.

Namun, indikasi peningkatan dapat dilihat dari banyaknya permintaan sertifikasi benih yang diajukan oleh perusahaan maupun masyarakat.

Sumber: